TRIBUNNEWS.COM - Reuni 212 kembali direncanakan digelar pada Minggu (2/12/2018). 

Ini merupakan reuni kedua setelah Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar acara serupa tahun 2017 lalu.

Aksi Bela Islam 2 Desember (212) dilaksanakan pertama kali di kawasan Monas pada 2016 silam.

Berikut Tribunnews.com rangkum fakta-fakta terkini rencana pelaksanaan Reuni 212 itu: 

1.MUI Jabar Imbau Masyarakat Jabar Tak Ikut Reuni 212

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai, kegiatan reuni 212 sudah kehilangan esesinya.

Bahkan, MUI Jabar juga mengatakan kegiatan itu sudah melenceng ke arah politik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau agar masyarakat Jabar tidak ikut serta dalam kegiatan reuni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2018 di Jakarta.

Baca: Tanggapi Reuni Tandingan Versi Kapitra, PA 212: Kami Tak Akan Terpancing

Saat dilansir dari Tribun Jabar, menurut Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Achyar, esensi kegiatan reuni 212 saat ini sudah tidak ada lagi.

"Dari laporan daerah, warga Jabar tidak akan terlalu banyak yang berangkat ke acara itu (reuni 212). Masing-masing kabupaten dan kota ada yang berangkat, tapi jumlahnya tidak signifikan," kata Rafani Achyar saat ditemui di kantornya, Jalan L RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).

Sementara ketua MUI Jabar juga mengatakan hal yang senada

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).

Rachmat menjelaskan, pada awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

2.Panitia Mengaku Akan Undang Jokowi dan Prabowo

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya akan mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk hadir dalam acara Reuni Akbar 212 di Monas pada Minggu (2/12/2018).

Mengutip dari Kompas.com pihaknya akan mengantarkan undangan untuk Jokowi dan Jusuf Kalla, Kamis (29/11/2018).

"Insya Allah besok kesekretariatan akan hadir, besok datang ke Setneg untuk mengantarkan undangan buat presiden dan wakil presiden," ujar Ma'arif di Gedung DDII, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Panitia, dikatakan Ma'arif, juga mengundang pimpinan DPR dan MPR untuk hadir dalam acara tersebut.

"Kami sudah serahkan langsung ke sekretariat," ujarnya.

Baca: Arsul Sani: Yang Ikut Reuni 212 Bisa Dipastikan Tidak Pilih Jokowi

Selain itu, pihaknya juga mengundang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Nah kalau lisan karena Prabowo dan Sandi bukan presiden, jadi mudah ditemui dan kami sampaikan langsung kepada Pak Prabowo dan Mas Sandiaga untuk hadir tanggal 2 besok, dan Insya Allah kalau tidak ada hal-hal yang di luar dugaan Insya Allah beliau hadir," jelasnya.

3.Pernyataan Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Reuni Akbar 212 yang akan digelar di Monas, Minggu (2/12/2018) mendatang bukan forum agama yang dijadikan dukungan politik.

Dilansir dari Tribun Jakarta, hal itu disampaikannya menanggapi adanya pendapat yang menyatakan acara tersebut merupakan agenda mendukung capres-cawapres di pilpres 2019.

"Ya, ini kan reuni, bukan mendukung paslon (pasangan calon). Jadi kalau mau ikut ya ikut saja," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (27/11/2018).

4.Sikap PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan menyerukan kader nya ikut dalam reuni akbar 212 pada Minggu (2/12/2018) di Monas.

Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap mengatakan secara kelembagaan partainya tidak akan menyerukan kadernya untuk ikut.

Namun, pihaknya pun tidak melarang kadernya yang ingin berpartisipasi.

"Sebagai sebuah institusi politik, PAN misalnya kita tidak akan membuat seruan agar kader kita datang ke sana. kita juga tidak melarang, kalau kader mau datang ya silahkan, tapi atas nama pribadi tentunya dan engga boleh bawa nama partai," ujar Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu,(28/11/2018).

Mulfachri mengatakan partainya sangat terbuka.

Mekipun banyak kader partainya yang ikut dalam aksi 212 dua tahun lalu, namun PAN tidak memaksa kader untuk ikut dalam reuni.

5. Sikap PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengimbau kepada seluruh warga Ibu Kota selaku tuan rumah untuk menyambut dihelatnya reuni akbar 212 di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (2/12/2018).

Ia mengimbau agar warga Jakarta menyambut para peserta Reuni Akbar 212 dengan ramah.

"Kita warga yang dihadiri, maka harus bersikap ramah. Kita justru sebagai tuan rumah kewajibannya menyambut para tamu. Artinya tamu itu dihormatin. Dilayanin dengan ramah," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Suhaimi juga sepaham dengan Presiden PKS Sohibul Iman yang menyerukan kepada kadernya untuk ikut berpartisipasi dalam reuni akbar 212.

(Tribunnews.com/ Umar Agus W)