Polda Babel Siap Antisipasi Kemungkinan Tindak Kriminal Bila Jembatan Bangka-Sumatera Dibangun
Polda Bangka Belitung (Babel) siap antisipasi kemungkinan meningkatnya kriminalitas dari jembatan Bangka-Sumatera yang sedang dibangun.
Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM, BANGKA - Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Istiono tak menyangkal kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas apabila jembatan penghubung Bangka-Sumatera Selatan terwujud.
Meski begitu, dia menegaskan polisi akan melakukan antisipisasi sedini mungkin.
"Jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung siap berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan Polda Sumatera Selatan terkait rencana dihubungkanya Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka dengan dibangunnya jembatan," kata Istiono, Rabu (5/12/2018).
Secara teknis, Istiono menyebut nantinya bisa saja dibangun pos polisi di kawasan jembatan penghubung Bangka-Sumsel.
Lokasi pos polisi bisa di wilayah Polda Babel maupun Polda Sumsel.
"Intinya kita akan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memaksimalkan kinerja kepolisian dalam pengamanan terkait mulai beroperasinya jembatan," tegasnya.
Rencananya, Bangka-Sumsel akan dihubungkan jembatan sepanjang 13,5 kilometer.
Di Bangka, titik jembatan itu ada di Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan.
Kendaraan yang melewati jembatan itu akan tiba di Selapan, Sumatera Selatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Insani mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan kajian pembangunan jembatan Bangka-Sumatera Selatan.
Dampak ekonomi, sosial, dan teknis menjadi awal kajian tersebut.
Kemarin, Ferry belum bisa menyebutkan gambaran singkat dari kajian yang sedang dilakukan tersebut.
"Saya tidak bisa bicara banyak, karena hasil kajiannya belum ada. Tapi, yang namanya pembangunan infrastruktur pasti baik."
"Bagaimana pun infrastruktur itu tetap berguna cuma hitungan cost," kata Ferry, Rabu (5/12/2018).
Menurutnya, pembiayaan pembangunan jembatan yang menghubungkan dua provinsi ini hanya dimungkinkan dengan menggunakan APBN dan pihak ketiga.
"Kalau dibiayai APBD ini enggak mungkin, pilihannya itu APBN atau pihak ketiga."
"Kalau APBN ini dimasukkan dalam APBN Teknokratik kita jadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN)," katanya.
