TRIBUNNEWS.COM - Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang tewaskan sejumlah pekerja di Distrik Yigi, Nduga, Papua.

Kejadian tersebut terjadi pada Minggu (2/12/2018), tepatnya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua.

Pada Senin (10/12/2018), tepat di Hari HAM Sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka.

Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baca: Saat Pasukan Kostrad Selamatkan Tim Peneliti yang Disandera OPM di Belantara Papua 23 Tahun Silam

Surat terbuka KKB tersebut ditunjukan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi di Jakarta.

Berikut fakta terbarunya, dilansir Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. KKB Diminta Kembali ke Ibu Pertiwi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah belum menutup kemungkinan menyelesaikan masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara baik.

Wiranto mengatakan, akan lebih baik jika KKB secara sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Kalau bisa ya diselesaikan secara baik, dengan sadar mereka bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," kata Wiranto.

Baca: Benny Wenda, Pemimpin OPM yang Kini Memutuskan Tinggal di Inggris

Namun, Wiranto mengatakan tak ada pilihan lain bagi negara untuk bertindak tegas.

Hal tersebut terjadi jika KKB di Papua sampai mengorbankan banyak masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional.

Ia menegaskan, jika belum ada tanda-tanda bagus untuk menyelesaikan masalah itu secara baik, maka negara melalui TNI akan terus mengejar dan menghabisi KKB itu.

"Terus kita kejar dan habisi, tak boleh ada kekuatan bersenjata yang tidak sah dan kerjanya hanya membunuh dan mengacau di masyarakat," ujar Wiranto.

Baca: Fakta Terbaru KKB Pasca Pembunuhan di Papua, TNI-POLRI Ungkap Identitas Panglima & Tanggapan Wiranto