Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fakta Terbaru KKB Pasca Penembakan, Diminta Kembali ke Ibu Pertiwi hingga Desakan DPR

Pada Senin (10/12/2018), tepat di Hari HAM Sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka. Surat tersebut ditunjukan kepada Presiden.

Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Fathul Amanah
zoom-in Fakta Terbaru KKB Pasca Penembakan, Diminta Kembali ke Ibu Pertiwi hingga Desakan DPR
Tangkapan layar Youtube / @Sekretariat Pusat TPNOPM
Pada Senin (10/12/2018), tepat di Hari HAM Sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka. Surat tersebut ditunjukan kepada Presiden. 

"Jangan sampai ganggu kepentingan dan persatuan negara," tegas Wiranto.

Wiranto juga menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini dimulai sendiri oleh KKB tersebut.

"Hal itu inisiatif mereka yang melakukan pembunuhan brutal, jadi tindakan benar jika TNI hingga kini terus memburu mereka," papar Wiranto.

2. Reaksi Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.

Baca: Wiranto Soal KKB di Papua: Kalau Gunakan Cara Baik Bisa Kembali ke Ibu Pertiwi Lebih Bagus

"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Berita Rekomendasi

Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.

Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.

Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.

Baca: KKB Dapat Senjata Selundupan dari Filipina dan Papua Nugini, Polisi Pastikan Kebenarannya

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.

Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memberikan keistimewaan bagi Papua.

Kalla mengatakan di Papua hanya penduduk asli yang bisa menjadi bupati dan gubernur.

Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda masalah separatisme.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas