Daeng menjelaskan, dokter yang dimaksud adalah dokter umum dan merupakan PNS dengan golongan III A, atau yang masa baktinya di bawah lima sampai 10 tahun.

Pendapatan dokter golongan III A memiliki gaji pokok sekitar Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta dan ditambah jasa layanan dari kapitasi BPJS rata-rata sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.

"Jadi total Rp 2,9 juta sampai Rp 3,2 juta atau sekitar Rp 3,4 juta sampai Rp 3,7 juta," imbuhnya.

Jika tidak ada insentif dari Pemerintah Daerah, maka penghasilan dokter kurang dari Rp 3 juta.

5. Tim Jokowi-Ma'aruf Sebut Prabowo Tuduh Aparat Tidak Netral

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto seolah menuduh TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral pada tahun politik.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pidato Prabowo politik berjudul "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Prabowo seperti menuduh TNI, Polri dan intelijen tidak netral. Ini tuduhan serius yang sesungguhnya berbahaya," kata Ace melalui pesan singkat, Selasa (15/1/2019).

Baca: Prabowo: Intel Itu Tugasnya Ngintelin Musuh Negara, Bukan Ngintelin Ulama dan Mantan Presiden

Ace mengatakan, kubu Prabowo-Sandi telah menyerang legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan menyebut KPU tidak adil.

Hal tersebut lantaran KPU telah menolak revisi visi-misi tim Prabowo-Sandi.

"Setelah timsesnya menyerang legitimasi dan independensi KPU, Prabowo menyerang netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri," ungkap Ace.

"Apakah ini semakin memperkuat indikasi bahwa Prabowo sedang ingin mendegitimasi pemilu sebagai cara merespons kekalahan?" kata Ace.

Baca: Prabowo Subianto Paparkan Janji-janji pada Pidatonya, Andi Arief: Kemungkinan Berbohongnya Kecil

Ace mengungkapkan, dengan menyebut KPU dan aparat keamanan dengan curang dan tidak netral, dapat membuat berbahaya proses demokrasi di negara kita.

"Dengan mengangkat kecurangan dan ketidaknetralan KPU dan aparat keamanan, hal ini jelas manuver berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," ujar Ace.

6. Dikritis PKS soal Durasi Pidato Terlalu Lama

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengkritik pidato kebangsaan 'Indonesia Menang' yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Menurut Sohibul, durasi pidato Prabowo terlalu lama.

"Dari sisi waktu, terus terang saya mengkritik, ini terlalu lama," ujar Sohibul usai acara, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam saat mengutip dari Kompas.com.

Prabowo berpidato selama 1 jam 23 menit.

Baca: Pidato Prabowo Gunakan Teleprompter, Intip Bagaimana Cara Kerja Alat Tersebut

Ketua Umum Partai Gerindra itu melontarkan sejumlah kritik terhadap pemerintah serta menyampaikan apa yang akan dilakukannya jika menang dalam Pilpres 2019.

Sohibul mengaku sudah pernah menyampaikan usulan mengenai waktu kepada calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Dia menyarankan durasi pidato Prabowo tidak lebih dari setengah jam.

"Saya sebetulnya sudah bicara kemarin-kemarin dengan Sandi, 'San, jangan sampai ini lebih dari setengah jam.' Tapi Pak Prabowo rupanya memberikan banyak ilustrasi sehingga jadi molor," kata dia.

7. Tanggapan AHY

AHY menegaskan partainya mendukung penuh program tersebut.

"Beruntung saya bisa hadir dalam paparan sekaligus pidato politik dan visi misi Prabowo-Sandi yang sudah kita dengarkan bersama," kata AHY ketika ditemui seusai acara seperti dikutip dari TribunJatim.com.

AHY sepakat dengan Prabowo. Ia menyebut gagasan Prabowo tersebut merupakan realita yang ada di masyarakat selama ini.

"Beliau mengutarakan apa yang dirasakan rakyat hari ini," katanya kepada Tribunjatim.com.

"Program-program beliau menjadi hasil dari diskusi dan dialog bersama elemen masyarakat di tanah air," kata pria pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam tersebut.

Ia menambahkan bahwa Demokrat mengapresiasi sikap Prabowo yang kembali menghidupkan program Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Demokrat, yang juga mantan Presiden dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).

(Tribunnews.com/ Umar Agus W)