"Contoh rekrutmen ASN kita PNS kita bila pasar terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus. Makasih," pungkasnya.

Menanggapi Jokowi, Prabowo memberikan jawaban berbeda.

Baca: Nobar Debat Pilpres 2019 Berjalan Sukses, TKD Jokowi-Maruf Solo Isyaratkan Nobar Jalan Terus

Menurutnya harus ada langkah konkrit terkait hal tersebut.

Satu di antaranya adalah menaikkan gaji pejabat seperti gubernur.

Prabowo merasa gaji gubernur di Indonesia tidak realistis lantaran wilayah yang ia pimpin sangat besar.

Hal inilah yang kerap membuat seorang pejabat tergoda untuk melakukan korupsi.

Selain menaikkan gaji pejabat, Prabowo juga akan menekan biaya kampanye.

"Ya jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkrit praktis dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar jadi ini hal-hal yang tidak realistis," ungkapnya.

"Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar berniat untuk memperbaiki itu kita segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan kebutuhan kampanye," terangnya.

Jokowi pun memberikan tanggapannya lagi bahwa apa yang disampaikan Prabowo dengan menekan biaya kampanye sudah pernah ia lakukan saat mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Bahkan Jokowi mengaku saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya sama sekali tidak mengeluarkan biaya.

"Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh saya sendiri, pada saat pemilihan walikota saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu, ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang, memerlukan proses yang panjang. Artinya apa pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tanpa mengedepankan finansial," ujar Jokowi.

Baca: Debat Pilpres, KPK Nilai Kedua Paslon Masih Normatif Berantas Korupsi

Berlanjut dengan pertanyaan yang diberikan kepada Paslon 02.

Kali ini, Imam Priyono bertanya bagaimana langkah yang diambil paslon 02 untuk mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi.