TRIBUNNEWS.COM - Debat perdana Pilpres 2019 usai dilangsungkan pada Kamis (17/1/2019) malam di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yaitu pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno memaparkan visi misi mereka.

Debat yang membahas permasalahan Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme di Indonesia ini terdiri dari enam segmen.

Dipimpin oleh Ira Koesno dan Imam Priyono sebagai moderator.

Segmen pertama berisi penyampaian visi dan misi dari kedua pasang capres dan cawapres.

Diteruskan dengan segmen kedua dan ketiga di mana pasangan calon (Paslon) diberi pertanyaan oleh moderator sekaligus menjawabnya.

Pada segmen ke empat antar paslon saling mengajukan pertanyaan dan menjawab tentang hukum dan HAM.

Sementara di segmen kelima merupakan sesi tanya jawab terkait korupsi dan terorisme.

Baca: Keakraban Kedua Paslon Pilpres 2019 di Debat Pertama Pilpres 2019

Di segmen kelima ini, paslon 01 ditanya soal strategi apa mereka gunakan untuk mengatasi politik berbiaya tinggi.

"Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa saja strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?" tanya Imam Priyono.

Terkait masalah ini, Jokowi akan mengusahan recruitment yang transparan dan akuntabel sehingga biaya pemilu bisa ditekan dan menjadi murah.

Diharapkan dengan adanya sistem yang jelas, politik uang dan korupsi di kalangan pejabat dapat dihindari.

"Prinsipnya recruitment itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi recruitment harus dilakukan transparan sederhana dengan standar-standar yang jelas," tutur Jokowi.

"Untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyedia dan sistem di dalam sistem kepartaian kita sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu sehingga kita harapkan, kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan recruitment recruitment ini jabatan-jabatan baik itu Bupati, baik itu Walikota, baik itu gubernur dan seterusnya kita akan dapatkan putra-putri terbaik karena memang recruitment-nya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan," tambahnya.