"Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?' tanya Imam Priyono.

Lagi-lagi, Prabowo mengungkapkan bahwa akar korupsi di birokrasi adalah karena rendahnya gaji para pejabat.

Sehingga apabila dia diberi kesempatan untuk menjadi presiden, ia akan menaikan gaji para pegawai negeri.

Soal dari mana uang untuk menaikan gaji tersebut, Prabowo bertekad untuk meningkatkan tax ratio minimal menjadi 16 %.

Apabila masih ada pejabat atau pegawai negeri yang masih melakukan korupsi, ia akan memberikan tindakan tegas.

Misalnya mengirimnya ke pulau terpencil dan menyuruhnya untuk menambang pasir.

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis kemudian bertanya uangnya dari mana. Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 % bahkan lebih rendah, kita kembalikan ke minimal 16 % tax ratio berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 milyar dollar lebih," jawab Prabowo.

"Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan kebutuhannya.
Kalau dia masuk korupsi yang kita harus lakukan adalah tindak sekeras kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain kita taro di manangkin suruh tambang pasir di pulau yang terpencil terus-menerus mungkin," lanjutnya.

"Jadi kita perbaiki penghasilannya, itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal pejabat begitu penting penghasilannya sedikit tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata instrumen perangkat yang kita miliki. Inspektorat pengawas-pengawas tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK. Kami akan perkuat KPK, kami akan bikin KPK. Jika di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, kami akan tambah anggaran KP. KPK harus menjadi penegak antikorupsi di Republik Indonesia ini," pungkasnya.

Terkait jawaban Prabowo, Jokowi terang-terangan tak setuju.

Pasalnya, ia merasa gaji pejabat atau pegawai negeri sekarang sudah cukup besar ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.

Baginya yang penting dilakukan sekarang adalah merapikan birokrasi dan membuat sistem rekrutmen yang transparan.

"Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo karena kita tahu kita tahu gaji di ASN kita PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," tutur Jokowi.

"Yang penting buat saya sekarang adalah perampingan birokrasi kemudian ada mekanisme sistem rekrutmen putra-putri terbaik melalui sistem mutasi bidang promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak, dan kemudian yang kedua juga ada pengawasan internal yang kuat dan tentu saja pengawasan eksternal. Baik dari masyarakat, baik dari media baik dari komisi ASN penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih terimakasih," tutup Jokowi.

Baca: 6 Pro Kontra 2 Kubu Soal Debat Capres Pilpres 2019: Skor 3-1, Perasaan SBY, hingga Kritik AHY

(Tribunnews.com/Fathul Amanah)