2. Jawaban PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak ambil pusing dengan dukungan Gubernur Riau, Syamsuar kepada Jokowi, usai dilantik di Istana Negara pada Rabu, (20/2/2018).

Menurut Mardani dukungan gubernur tersebut tidak menggambarkan dukungan rakyat Riau.

"Etikanya tidak semua rakyat dalam wilayahnya mendukung salah satu paslon," ujar Mardani saat dihubungi, Rabu, (20/2/2019).

Seharusnya seorang Gubernur, dengan seragam yang masih dikenakannya tidak boleh menyatakan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Pasalnya Gubernur memimpin rakyat yang pandangan politiknya berbeda-beda.
Oleh karena itu PKS, tambah Mardani tidak pernah memobilisasi kepala daerah untuk kepentingan Pemilu 2019.

"PKS dan Badan Pemenangn Nasional Prabowo Sandi tidak akan menggunakan Kepala Daerah untuk pemenangan Presiden," katanya.

Mardani mengatakan, PKS dan BPN Prabowo-Sandi justru meminta kepala daerah untuk fokus dengan jabatannya sebagai gubernur. Seperti halnya Anies Baswedan di DKI Jakarta.

"Seruan PKS semua kepala daerah fokus menjadi pengayom dengan program kesejahteraan wilayahnya," pungkasnya.

3. Tak ingin seperti 3 pendahulunya

Gubernur Riau Syamsuar bertekad menjalani tugasnya dengan baik tanpa melakukan tindakan korupsi seperti tiga gubernur Riau sebelumnya yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Insya Allah, kami sudah bertekad dengan Pak Edy (wagub Riau), tidak akan terjadi lagi yang ke beberapa kali," ujar Syamsuar usai pelantikan seperti dikutip dari Kompas.com.

Untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, kata Syamsuar, dirinya bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution bekerja sama dengan KPK dalam menjalani roda pemerintahan .

"Saya sudah diundang oleh KPK pada 30 Januari lalu dalam rangka untuk memberitahukan kondisi Riau saat ini, yang menjadi tugas saya nanti untuk membenahi. Dan hari ini saya bersama Mendagri akan berkunjung ke KPK," kata Syamsuar.