3. Hoaks Perhitungan Surat Suara di Luar Negeri

Hal lain yang juga mewarnai kekacauan pemilu diluar negeri adalah saat muncul Hoaks Perhitungan Surat Suara.

Hasil perhitungan surat suara diluar negeri baru dapat diketahui pada 17 April 2019 atau pasca pemilu yang dilakukan di Indonesia.

Namun, pada saat ini justru muncul berita-berita yang mengatakan jika KPU telah mengeluarkan hasil perhitungan suara.

Kabar ini pun langsung di bantah oleh Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari.

Mengutip dari tribunnews Jakarta, hasyim mengatakan jika soal beredarnya perolehan suara Pemilu 2019 di luar negeri tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Terhadap kabar tentang perolehan suara pemilu di luar negeri yang beredar luas di masyarakat adalah kabar tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu (10/4/2019).

Dia menjelaskan, penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri dilaksanakan sebagaimana jadwal dalam SK KPU No 644/2019 yaitu early voting pada tanggal 8-14 April 2019.

"Kegiatan penghitungan suara pemilu di LN dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sesuai waktu setempat," pungkas Hasyim.

4. Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Beredar video amatir yang menunjukan temuan surat suara sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.

Surat suara itu disebut dimuat dalam puluhan kantong.

Dalam video tersebut juga nampak surat suara yang tercoblos tersebut dimasukkan ke dalam kantong-kantong Plastik berwarna hitam.

Saat ini pun KPU dan juga Bawaslu telah mininjau langsung mengenai hal ini.

Kendati demikian KPU beserta Bawaslu juga saat ini telah berusaha menyelidiki mengenai kabar kebenaran hingga dalang dibalik hal tersebut.

Mengutip dari kompas.com, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, saat ditemui di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019) turut serta memberikan tanggapannya.

Titi mengingatkan jika nantinya proses penyelidikan hal tersebut harus dilakukan secara terbuka.

 "Proses memang harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, proses investigasi internal oleh KPU dan Bawaslu," kata Titi.

Menurut Titi, setiap perkembangan terbaru, katanya, perlu disampaikan kepada publik

"Harus dipahami bahwa apapun yang disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang terukur dan jelas.'

"Jangan kemudian informasi yang masih prematur tetapi sudah disampaikan kepada publik," pungkas Titi.

(Tribunnews.com/ Umar Agus W/ Daryono/ Fitriana Andriyani)