"Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan, keadaan seperti ini menimbulkan banyak spekulsi negatif dan semakin memperpanas suasana.

Kata Mahfud MD, ada yang curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.

Oleh karenanya, Mahfud MD meminta KPU, awak IT yang bertugas di KPU harus benar-benar profesional dan netral.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil harus diberi akses yang luas untuk secara langsung mengawasi.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana."

"Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral."

"KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral."

"Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulis Mahfud MD.

Sebagai bagian dalam pengawasan, kontestan Pemilu dan kelompok masyarakat tidak dilarang untuk menyampaikan hasil hitungannya sendiri kepada publik.

Baik penghitungan via quick count (hitung cepat) maupun real count.

Namun, hasil perhitungan keduanya harus diterima sebagai informasi awal dan pembanding.

Sebab, keputusan akhir siapa pemenang kontestasi tetap harus menunggu hasil hitung manual yang dilakukan KPU.

"Dlm rangka pengawasan, Kontestan dan kelompok2 masyarakat tdk dilarang utk menyampaikan hsl hitungannya sendiri kpd publik, baik Quick Count maupun Real Count."

"Tp semua itu hrs diterima sbg info awal dan pembanding sj."

"Keputusan akhirnya hrs menunggu hsl hitung manual, 22/5/2019."

Pada hitungan secara manual, lanjut Mahfud MD, semua pihak bisa mengajukan data secara resmi yang sah.

Data tersebut juga dimiliki semua pihak kemudian dihitung bersama-sama secara terbuka.

Dari data itu, bisa ditentukan siapa pemenangnya.

Mahfud MD pun menegaskan, hingga hari ini, belum ada pemenang Pemilu 2019 sampai ada pengumuman dari KPU.

Ia pun meminta semua pihak menjaga ketenangan hingga selesainya masa perhitungan manual.

"Pd hitungan scr manual itu semua pihak bisa mengajukan data resmi yang sah, yg jg dimiliki oleh semua pihak, utk kemudian dihitung ber-sama2 scr terbuka."

"Di sanalah bs ditentukan siapa yg menang."

"Jd s-d hr ini blm ada yg menang. Mari jaga ketenangan sampai selesai hitung manual," tutup Mahfud MD mengakhiri rangkaian utasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga memberikan pendapatnya terkait insiden salah input data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di situs KPU.

Mahfud menegaskan, input data di server KPU tidak bisa dipakai sebagai pegangan resmi untuk menentukan siapa pemenang Pilpres 2019.

Hasil input data di server KPU, kata Mahfud, hanya merupakan informasi awal.

Mahfud juga menegaskan, input data di komputer KPU juga tidak dipakai sebagai dasar penetapan pemenang Pilpres 2019.

Nantinya, lanjut Mahfud, hasil pernghitungan manual KPU-lah yang bakal dipakai sebagai dasar menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Karena itu, Mahfud MD menyarankan agar pihak-pihak terkait menyiapkan Plano C1 untuk diadu saat proses hitung manual.

Hal itu disampaikan Mahfud MD di akun twitternya, @mohmahfudmd, menanggapi komentar dari seorang warganet, Jumat (18/4/2019).

Warganet itu berkomentar tentang insiden salah input data di KPU sehingga mengurangi suara paslon 02 dan menambah suara 01.

"Input data di server itu tdk bisa dipakai sebagai pegangan resmi. Itu hanya info awal."

"Sedot suara itu tdk ada krn input data di komputer itu tdk dipakai sbg dasar penetapan."

"Yang nanti dipakai adalah hitung manual. Sekarang siapkan sj Plano C1 utk diadu saat hitung manual," tulis Mahfud.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)