Irma juga menyoroti materi Pandji yang menyebut bahwa pajak dari rakyat untuk menggaji pejabat.

Menurutnya, Pandji tidak melakukan riset mendalam tentang pajak.

"Garingnya tuh, masa PPH dipelesetin ke bayar gaji Gibran, berati kan dia (Pandji) nggak punya otak. Emangnya pajak itu cuman buat bayar gaji aja. Emangnya pajak itu enggak untuk membiayai seluruh pembangunan di republik ini?."

"Itu tandanya dia enggak enggak enggak punya informasi yang cukup terkait dengan finansial," ujar Irma.

Materi Panji di Mens Rea menurut Mahfud MD tak bisa dipidanakan

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara mengenai materi Panji di Mens Rea yang kontroversial.

Menurut dia, candaan fisik Pandji itu tidak bisa langsung diartikan sebagai penghinaan. Sebab, ketentuan yang mengatur soal penghinaan terhadap pejabat negara baru diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. 

KUHP baru diundangkan pada 2 Januari 2023 melalui UU No. 1 Tahun 2023. Pemerintah memberi waktu transisi 3 tahun sebelum aturan mulai berlaku. KUHP baru bersama KUHAP baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda

"Dua hal, pertama orang bilang mengantuk masa menghina misalnya, "Kamu kok ngantuk?"

"Tapi kalau itu dianggap menghina khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHAP baru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari. Dia mengatakan bulan Desember. Peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu," ujar Mahfud MD seperti dikutip dari YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa (6/1/2026). 

Apabila, jika candaan Pandji tetap dibawa ke ranah hukum, maka Mahfud MD siap memberikan pembelaan. 

"Pandji tidak akan dihukum, nanti kalau (dihukum) saya yang bela," ujar Mahfud MD mantap.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rakli Almughni/Glery Lazuardi)