Rusli Zainal Masih Optimis ISG akan Digelar di Riau
Gubernur Riau, Rusli Zainal, menyebutkan hingga kini pelaksanaan event ISG masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat
TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Riau, Rusli Zainal, menyebutkan hingga kini pelaksanaan event Islamic Solidarity Games (ISG) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi serta legislatif menurutnya sudah melayangkan surat ke presiden mempertanyakan persoalan tersebut.
Dikatakan Rusli, sesuai dengan kesepakatan awal, belum ada perubahan soal lokasi pelaksanaan ISG. Lebih jauh dikatakannya, penunjukan Jakarta juga masih mendapat permasalahan, terkait adanya penolakan dari beberapa anggota DPRD DKI.
"Kami masih menunggu keputusan pemerintah. Semua mengharapkan ISG seperti apa keputusan presiden. Tentu akan ada komitmen bersama, " ujar Rusli Zainal usai mengikuti apel hari kebangkitan nasional dihalaman kantor gubernur, Senin (20/5/2013).
Rusli Zainal mengakui terus mengikuti perkembangan pemberitaan ISG melalui media massa. Dari sana pulalah dia mengaku masih optimisme ISG sesuai dengan keputusan presiden sebelumnya. Apalagi dari organisasi ISG sendiri sejak awal sudah menyepakati riau menjadi tuan rumah.
"Saya kira sampai kini seluruh media masih memberikan semangat ISG diberikan ke daerah. Tentu ini akan menjadi semangat untuk mencapai visi Riau 2020, " ujarnya.
Event olahraga negara-negara Islam ini hingga kini memang terus menjadi persoalan. Kebijakan pemerintah pusat melalui menpora memindahkan lokasi perhelatan mengundang pertanyaan. Pasalnya Riau sejak awal sudah mendapatkan kepercayaan menjadia tuan rumah. Dan komitmen itu ditunjukkan dengan pembangunan insfrastruktur olehraga bertaraf internasional.
Namun, belakangan ada alasan non teknis yang disampaikan Menpora Roy Suryo, hingga akhirnya terus menguatkan wacana pemindahan pelaksanaannya ke Jakarta. Alasan yang dikemukakan Rou Suryo adalah status gubenur sebagai tersangka KPK.
Rusli Zainal sendiri sudah meminta pengertian Menpora agar statusnya tidak menjadi alasan pemindahan tersebut. Menurut dia, jabatan pemerintah daerah tidak hanya pada dirinya, namun juga melekat pada wakil gubernur.
