TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Cabang olahraga berkuda memang masih didera kemelut. Khususnya, adanya dualisme dalam pengelolaan disiplin equestrian, atau ketangkasan.

Penyelesaian dualisme equestrian ini bahkan diserahkan melalui mekanisme CAS (Badan Arbitrase Internasional) yang bermarkas di Laussane, Swiss.   

Tetapi, abaikan dulu masalah dualisme itu.         

Perjuangan PP Pordasi dalam mencari solusi dan penyelesaian kasus itu dengan membawanya ke CAS, memang harus diapresiasi.

Walau demikian, hal itu mestinya tidak mengurangi antusiasme para atlet untuk terus berlatih dan berlatih.                           

Menyikapi hal itu, Sekjen Equestrian Indonesia (Eqina) Dewi Anggraeni menyatakan, bahwa para atletnya tetap rutin berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai 'event'.                   

"Pertengahan Maret nanti ada Kejurnas di Parongpong, Lembang. Mereka yang tak ikut pelatnas SEA Games kemungkinan besar tampil di Parongpong," ujar Dewi Anggraeni, Sabtu (28/2) pagi.                                     

Kejurnas Equestrian di Parongpong digelar 13-15 Maret, memperlombakan seluruh nomor tunggang serasi (dressage), lompat rintangan (show jumping), dan eventing. Kejurnas ini juga menjadi bagian dalam persiapan PON 2016, di Jabar.  

Eqina-Pordasi memayungi mayoritas atlet equestrian tanah air, khususnya yang sejak lama sudah tidak lagi mengakui kepengurusan Federasi Equestrian Indonesia (EFI) yang diketuai Irvan Gading.                             

EFI bersikap 'semau gue' dalam menentukan atlet-atlet yang diterjunkan ke multi-event regional dan internasional, termasuk SEA Games 2015 di Singapura.

Irvan Gading mestinya legowo untuk mundur, bahkan kepengurusan EFI harus dibubarkan.

Irvan Gading benar-benar dituntut untuk menjadi 'negarawan equestrian', dengan bersikap pro-aktif untuk menggelar Munas penyatuan kembali stakeholders atau komunitas equestrian tersebut. tb