TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) 2011-2015 H.Mohammad Chaidir Saddak mengapresiasi pertemuannya dengan Menpora Imam Nahrawi.                                           

"Saya senang sudah dapat bertemu dengan beliau. Dan pastinya kita berharap ini bukan pertemuan yang pertama sekaligus terakhir, apalagi beliau sudah sangat memahami permasalahan yang kita hadapi terkait equestrian," ungkap H.Mohammad Chaidir Saddak, Selasa (14/4) pagi.                                      

Sehari sebelumnya, tepatnya Senin (13/4),  Eddy Saddak diterima Menpora Imam Nahrawi di ruangan kerjanya di Graha Pemuda, Senayan. Eddy Saddak ditemani  Wakil Sekum PP Pordasi Wijaya Mithuna Noeradi, sementara Imam Nahrawi juga didampingi salah seorang stafnya.                                

Dalam pertemuan selama sekitar satu jam itu, cukup banyak yang dibicarakan. Beragam persoalan dikemukakan Eddy Saddak, dan sejumlah solusi diketengahkan oleh Menpora.                                              

Eddy Saddak, antara lain, melontarkan permasalahan dualisme yang mendera disiplin equestrian sejak 2009, antara mayoritas komunitas equestrian dengan Equestrian Federation of Indpnesia (EFI).

Kondisi ini juga menyebabkan sulit dilakukannya proses pembentukan timnas equestrian secara sempurna, karena tidak melibatkan mayoritas atlet dari komunitas equestrian.   

PP Pordasi terbentuk sejak 1966, dan pada 1975 equestrian sudah resmi masuk sebagai bagian dari disiplin berkuda disamping pacuan, polo dan peternakan. Namun, pada 2010, hak National Federation/NF dari equestrian dialihkan oleh Federasi Equestrian Internasional (FEI) ke EFI.          

Menyikapi masalah dualisme pengelolaan equestrian itu, Imam Nahrawi berjanji untuk mempertemukan kedua belah pihak. Menpora berharap, dalam sepekan kedepan, 'perseteruan' antara komunitas equestrian dengan EFI bisa cair.                           

Di sisi lain, Imam Nahrawi  mengapresiasi keterbukaan PP Pordasi yang memberi kesempatan kepada masyarakat equestrian untuk menentukan keinginannya: kembali berada dibawah naungan PP Pordasi sepenuhnya, atau berdiri sendiri.        

"Bisa tidak Munas menyelesaikan konflik equestrian ini,? sergah Imam Nahrawi saat Eddy Saddak mengungkap rencana Munas PP Pordasi pada Oktober/November 2015 untuk menentukan kepengurusan 2015-2019.                      

"Kalau memang mau melepaskan diri dari PP Pordasi, itu harus ditentukan di Munas PP Pordasi juga, yang melibatkan perwakilan masyarakat equestrian," jawab Eddy Saddak, yang disebut-sebut siap untuk maju kembali dalam perebutan kursi 'PP Pordasi-1'pada Munas mendatang itu. tb