Menpora Diminta Tegas Terhadap Equestrian Federation of Indonesia
enpora Imam Nahrawi diminta untuk bersikap tegas dengan membekukan kepengurusan Equestrian Federation of Indonesia (EFI)
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS, COM. TANGERANG - Menpora Imam Nahrawi diminta untuk bersikap tegas dengan membekukan kepengurusan Equestrian Federation of Indonesia (EFI). Ini merupakan solusi terbaik, untuk mengawali proses rekonsiliasi diantara stakeholder berkuda ketangkasan.
Demikian dinyatakan oleh sejumlah pembina dan pemilik klub atau 'owner' dari equestrian yang dimintai pendapatnya, Minggu (26/4).
"Menurut saya, sekarang ini satu-satunya jalan terbaik adalah dengan membekukan kepengurusan EFI tersebut. Banyak pertimbangan yang bisa disampaikan oleh Menpora, karena saya yakin Menpora sudah mendapatkan banyak masukan mengenai permasalahan equestrian ini," ungkap seorang pembina sekaligus pemilik kuda ketangkasan yang ditemui saat menyaksikan APM Charity Show, Minggu siang di APM Equestrian Center, Tigaraksa, Tangerang.
"Menpora berani membekukan PSSI, padahal kepengurusan PSSI secara umum berjalan baik dan tak menghadapi permasalahan berarti dibanding equestrian. Jadi sudah seharusnya juga Menpora membekukan EFI," ujar seorang pembina equestrian lainnya, yang juga sama-sama enggan disebutkan namanya.
Menurut keterangan, Menpora Imam Nahrawi semula direncanakan akan menghadiri dan menyaksikan beberapa kelas yang dilombakan di hari terakhir APM Charity Show ini. Namun, Menpora ternyata tidak hadir. Imam Nahrawi Minggu pagi sebelumnya juga tidak datang ke acara lomba lari yang diselenggarakan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di BSD, Tangerang.
Menpora Imam Nahrawi disebut-sebut sudah memahami permasalahan yang mendera equestrianini, salah satu disiplin berkuda disamping pacuan dan polo. Imam Nahrawi sebelumnya sudah menerima Ketua Umum PP Pordasi Mohammad Chaidir Saddak dan Wijaya Mithuna Noeradi, Wakil Sekum PP Pordasi.
Dalam kesempatan itu Mohammad Chaidir Saddak menjelaskan secara panjang lebar dualisme yang mendera berkuda ketangkasan.
BANDING CAS
Sebagaimana diketahui, PP Pordasi semula memegang mandat dari Federasi Equestrian Internasional (FEI), sejak 1978.
Namun, mandat dari FEI tersebut terlepas sejak 2010, dialihkan kepada EFI atas persetujuan dari seorang petinggi KOI.
Pengalihan hak National Federation/NF dari PP Pordasi ke EFI tersebut kini tengah dalam proses banding di Badan Arbitrase Olahraga Internasional/Court of Arbitration for Sport (CAS).
Pordasi mengajukan banding ke CAS yang bermarkas di Laussane, Swiss, setelah gugatannya terhadap KOI ditolak oleh BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia)--lembaga penyelesaian sengketa olahraga nasional yang berada dibawah naungan KOI.
Putusan CAS atas banding dari PP Pordasi ini sudah beberapa kali tertunda. Terakhir disebut-sebut akan diumumkan akhir bulan April ini. Namun, tak sedikit stakeholder equestrian nasional yang meragukan CAS akan memberikan keputusannya.
Sebaliknya, CAS kemungkinan besar akan terus menunda-nunda penyelesaian banding PP Pordasi ini. Salah satu pertimbangannya, PP Pordasi tidak memiliki akses langsung untuk melakukan lobi-lobi atau pendekatan ke CAS.