TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PP PGSI) memastikan akan menyelenggarakan Musyawarah Nasioal (Munas) pada awal Desember 2017 mendatang di Jakarta.

Agenda utama Munas, memilih kepengurusan baru PP PGSI periode 2018-2022 dan menetapkan program kerja lima tahun mendatang.

Menurut keterangan Washington Sigalingging, Sekjen PP PGSI, kemungkinan besar Munas akan diselenggarakan antara tanggal 5-7 Desember.

"Kemungkinan besar di antara tanggal-tanggal itu, sebab jika semakin mendekati akhir Desember kami khawatirkan harga tiket pesawat akan naik," jelas Washington, Senin (30/10/2017).

Perihal bakal melambungnya harga tiket itu sudah disampaikan perwakilan Pengprov PGSI dalam pertemuan informal dengan Ketua Umum PP PGSI, Ramidin Saragih dan Washington Sigalingging, pekan lalu, bertepatan dengan gelaran Kejurnas Gulat Senior 2017 & Test-Event Gulat Asian Games XVIII/2018.

Pada pertemuan informal itu pula disepakati pembentukan tim kecil, yang kemudian disetujui pula secara aklamasi untuk sekaligus menjadi Steering Committee atau SC Munas.

Tugas SC, menurut Washington, bersama-sama unsur dari PP PGSI menyusun peraturan organisasi dan penyusunan program kerja. SC tersebut terdiri dari perwakilan Pengprov PGSI DKI Jakarta, Pengprov PGSI Jateng, Pengprov PGSI Jatim, Bengkulu, serta Pengprov PGSI Kaltim dan Kalsel.

SC juga berperan untuk membuat aturan serta persyaratan atau kriteria terkait personalia kepengurusan mendatang, tak terkecuali untuk figur ketua umum.

Terkait dengan ketua umum ini, sudah pasti akan ada sosok baru yang ditetapkan sebagai Ketua Umum PP PGSI 2018-2022. Ramidin Saragih, ketua umum periode 2013-2017, sudah secara terbuka menyatakan tidak akan mencalonkan diri dan sekaligus tak bersedia dipilih lagi.

Washington tidak memungkiri jika saat ini mungkin saja sudah ada gerilya untuk mencari figur pengganti Ramidin Saragih. Berkaitan dengan itu, dia mengungkapkan, calon-calon ketua umum harus memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan dalam AD/ART.

"Mungkin saja soal itu akan dirumuskan kembali atau dipertegas oleh SC," kata Washington.

Sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Munas, Washington mengharapkan Pengprov-pengprov yang masuk dalam SC untuk segera memberikan nama perwakilannya.

"Setelah pertemuan informal itu kami sudah mengirimkan surat kepada pimpinan enam Pengprov agar segera memberikan nama pengurus yang masuk SC paling lambat tanggal 3 November 2017, soalnya akan segera dibuat Surat Keputusannya, ditandatangani oleh pak Ramidin selaku ketua umum. Berbekal SK itu maka SC sudah bisa mulai bekerja," papar Washington.