TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman langsung mewujudkan tekadnya untuk menghadirkan transparansi dalam pengelolaan dana olahraga dengan menggandeng Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK).

Kerjasama KONI Pusat dengan Badan Layanan Umum Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) itu menyangkut tentang pengelolaan dana komersial pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Papua.

Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh ketiga pihak, Marciano, Direktur LPDUK, Agus Hardja Santana dan Ketua Umum Panitia Besar PON XX, Yunus Wonda.

Dalam acara yang berlangsung di lantai 12 Gedung KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019), hadir jajaran pengurus dari KONI Pusat, LPDUK dan PB PON XX.

“Hari ini kita menyaksikan penandatanganan kerja sama antara KONI Pusat, LPDUK dan PB PON XX. Kehadiran LPDUK ini dalam menunjang pelaksanaan PON XX merupakan wujud komitemen KONI Pusat untuk mewujudkan pengelolaan dana secara transparan. Sesuai dengan pesan dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Pusat maka kita akan terus mengelola administrasi keuangan dengan transparan," ungkap Marciano sebelum penandatanganan kerjasama.

Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu mengemukakan, LPDUK nantinya berfungsi mengumpulkan dana-dana di luar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk PON XX.

Dari dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan dengan perincian 70 prosen untuk PB PON XX, 20 prosen KONI Pusat dan 10 prosen LPDUK.

“Selain itu ada juga perhitungan untuk bunga dari dana yang tersimpan. Ini hanya untuk KONI Pusat dan LPDUK karena PB PON XX sudah mendapat porsi 70 prosen dari dana terkumpul," tutur Marciano.

Dalam bagian lain, Agus Hardja Santana menyatakan, LPDUK merupakan BLU dari Kemenpora. LPDUK sudah menangani masalah pengelolaan dana di Asian Games XVIII Jakarta dan Asian Para Games tahun lalu di Jakarta dan Palembang.

“Kami membantu agar dana non APBN bisa digunakan. Akuntabiltas dana komersial,” kata Agus

Sedangkan Yunus Wonda menyatakan, Papua membutuhkan dukungan untuk bisa menggelar PON XX/2020 dengan lancar dan sukses.

Kerja sama dengan KONI Pusat dan LPDUK ini diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola dana komersial untuk keperluan pelaksanaan pesta olahraga terakbar di Tanah Air itu.

“Papua siap menggelar PON XX. Kini sedang aktif membangun venue yang diperkirakan akan siap Maret tahun depan," jelasnya.

Marciano mengeaskan, tidak ada pilihan PON di Papua harus sukses. Dibutuhkan koordinasi lebih baik antara semua pihak. Kualitas komunikasi perlu lebih baik lagi.