Laporan Reporter WARTAKOTALIVE.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritik pedas hadir dari Imelda Wigoena selaku Ketua Harian PB Jaya Raya dan Yoppy Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation tentang ketentuan hak suara di musyawarah nasional PBSI.

Seperti yang diketahui, dalam munas (musyawarah nasional) PBSI, hak suara dalam pemilihan ketua umum PBSI dimiliki oleh pengrov, padahal banyak klub yang justru berdarah-darah dalam menciptakan atlet.

Imelda menjelaskan pertanyaan hak suara bagi klub sebenarnya tak perlu dipertanyakan lagi.

"Maaf nih, tidak semua pengprov aktif. Memang ada yang baik. Maaf jika salah. Tapi kalau klub kan punya anak-anaknya (atlet) yang dibina di klub, bahkan membiayayai anak-anak. Pengprov apa ada biaya untuk anak-anak? Kebenaran harus diungkap. Mungkin saya bicara ini akan menjadi ramai, tapi klub seharusnya diberi hak di Munas," ucap Imelda, Kamis (12/11/2020). 

Lanjut Imelda, suara klub pun seyogyanya bisa diatur, tak hanya klub besar, karena ada pula klub kecil yang berhasil mencetak atlet berprestasi.

Sementara itu, Yoppy Rosimin pun mengatakan komentarnya.

"Sangat masuk akal jika memberikan klub-klub hak suara. Saya harap suatu saat nanti bisa diatur. Memang tidak mudah karena harus lobi kiri dan lobi kanan," tutur Yoppy.

Ia pun menjelaskan maksudnya, dimana dirinya memperkirakan akan ada kontra jika klub diberi hak suara.

Ia pun berharap agar klub serta atlet bisa meyakinkan dan memperjuangkan hak suara klub nantinya di munas PBSI.