NOC Indonesia Lapor Pemerintah Soal Nasib Bidding Olimpiade 2036

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum NOC Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari mengatakan pihaknya bakal berkomunikasi dengan pemerintah terkait bidding Olimpiade 2036.

Hal ini akan dilakukan menyusul kemungkinan adanya dampak dari batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia sejatinya akan menggelar Piala Dunia U-20 pada 20 Mei 2023. Akan tetapi, rencana itu pupus setelah FIFA memutuskan membatalkannya status tersebut.

Baca juga: PSSI: Isi Surat FIFA Jelas, Mereka Sedang Mempertimbangkan Sanksi Buat Indonesia

Baca juga: Kata Ketua NOC Indonesia Soal Persiapan World Beach Games 2023 di Bali Pasca-Keputusan FIFA

Kejadian tersebut pun menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia. Terlebih, Indonesia tengah bergiat untuk melakukan bidding Olimpiade 2036.

Setelah pada bidding Olimpiade 2032 gagal seusai kalah dari Brisbane.

“Kami tentunya harus kembali lapor kepada pemerintah, terutama kepada Presiden kita Joko Widodo yang sejak awal memberikan support luar biasa kepada olahraga Indonesia,” kata Okto usai acara buka bersama dengan para pengurus cabang olahraga di Ritz Carlton, Pacific Place, Jumat (31/3/2023).

“Kita sudah memasuki babak baru dalam kepercayaan di level yang cukup tinggi maupun menuju yang tertinggi di pelaksanaan olahraga. Apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi kemarin, dan kita saksikan bersama-sama, ini harus kita hadapi dan mencari solusi,” ujarnya.

Okto menegaskan hal tersebut supaya Indonesia tetap menjadi negara besar di kegiatan-kegiatan event internasional, maupun event-event dunia.

Lebih lanjut, Okto juga mengatakan, bahwa dirinya sebagai Presiden NOC Indonesia akan terus menjaga Olympic Charter atau piagam olimpiade yang mengatur tidak boleh ada diskriminasi dalam aktivitas olahraga.

“Saya sebagai Presiden KOI yang merupakan representatif dalam international Olympic Committee yang tugas utamanya adalah menjaga Olympic Charter atau piagam olimpiade tentunya harus menegaskan olahraga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan harus bebas dari politik,” ujar Okto.

“Dengan begitu, unsur-unsur yang kita hadapi ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan harus bisa dicarikan solusinya dan solusinya harus sesuai dan sejalan dengan napas Olympic Charter,” pungkasnya.