Dalam kesempatan yang sama, Dony menjelaskan utang tersebut terbagi dalam dua termin pembayaran yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk utang jangka pendek, kewajiban pembayaran yang dilakukan sebesar Rp 1,2 triliun, sementara untuk jangka panjang Rp 3,4 triliun.

Respons Gubernur NTB

Ramainya wacana penghapusan WSBK dari Sirkuit Mandalika membuat gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah angkat bicara.

Dengan pedas orang nomor satu di NTB ini memberikan komentar menohok. 

Menurutnya tidak ada event sekalipun, bahkan berskala Internasional yang langsung memberikan untung di awal penyelenggaraannya.

"Memang untuk penentuan eventnya, awal-awal pasti rugi. Tidak ada event yang baru diselenggarakan langsung untung, kalau bisa duduk kembali, dan jangan jadikan ini kaya beban gitu," ujar Zulkieflimansyah, dikutip dari TribunLombok.

Pria yang akrab disapa Bung Zul ini meminta untuk tak memandang untung dan rugi saja soal penyelenggaraan WSBK dan MotoGP.

Melainkan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi warga NTB.

"Penyelenggaraan event mau MXGP, MotoGP WSBK pasti rugi. Tapi Hotel Aruna untung, yang lain-lain untung," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah tak berhenti sampai di situ untuk menyindir par otoritas Sirkuit Mandalika.

Dia secara terang-terangan meminta hak penuh soal Sirkuit Mandalika agar Pemda NTB yang mengurus keberlangsungan balapan MotoGP dan WSBK.

"Mereka itu kadang-kadang, hari sebelum (event) saja tidak ada gairah. Coba diserahkan ke Pemda itu, mestinya kita bisa. Makanya kita ingin mengadakan MXGP ini untuk membuktikan kita pun bisa, gitu," ungkap Bang Zul.

"MGPA dan ITDC kesannya kalau bisa jangan hanya WSBK, MotoGP juga ga usah mereka. Supaya mereka konsentrasi di Bali saja yang uangnya lebih banyak, kan begitu logikanya," celetuknya.

Hingga kini, agenda MotoGP 2023 yang akan berlangsung di Mandalika pada 15 Oktober masih sesuai dengan kalendar Dorna.

(Tribunnews.com/Giri)(TribunLombok/Jimmy Sucipto)