Hasil Rakor Pimpinan 2024, Pordasi Berencana Ubah Bentuk Organisasi jadi Konfederasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) berencana untuk merubah bentuk organisasi menjadi konfederasi.

PP Pordasi yang saat ini berstatus federasi tunggal akan bertransformasi menjadi konfederasi nasional Pordasi yang akan menjadi induk empat organisasi di bawahnya.

Empat konfederasi itu adalah Pordasi Pacu, Pordasi Equestrian, Pordasi Berkuda Memanah dan Pordasi Polo.

"Semua komisi yang ada di Pordasi, masing-masing akan didorong untuk lebih fokus," ujar Waketum II Pordasi, Widodo Edi Sektianto dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

"Sehingga mereka bisa melakukan pembinaan prestasi dalam bentuk organisasi yang sudah mandiri, otonom dengan mereka bisa mengakses federasi internasional secara langsung. Nantinya bisa berhubungan dengan organisasi keolahragaan yang ada di Indonesia," jelasnya.

Selain transformasi organisasi, rakor koordinasi (rakor) pimpinan Pordasi 2024 juga membahas penundaan Musyawarah Nasional (Munas) PP Pordasi.

Kepengurusan PP Pordasi sejatinya akan berakir pada Januari 2024, namun, atas pertimbangan akan berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 maka Munas akan ditunda.

Pemilihan pengurus masa bakti 2024-2028 itu pun ditundaa sampai gelaran PON XXI di Aceh dan Sumatra Utara rampung digelar.

"Dikarenakan ada SK dari KONI, maka kami harus mengikuti aturan yang telah diatur," kata Ketua Umum PP Pordasi Triwatty Marciano.

"Sehingga Munas yang seharusnya kami lakukan pada Januari akan dilakukan sesuai dengan SK KONI yaitu setelah PON selesai atau paling lambat November," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Organisasi KONI Pusat, Eko Budi Soepriyanto, mengatakan bahwa penundaan Munas itu bertujuan supaya induk cabang olahraga fokus mematangkan persiapan PON 2024.

Kendati demikian, bagi cabang olahraga yang tidak ikut serta PON XXI Aceh-Sumut, dapat menggelar Munas sesuai rencana.

"KONI Pusat mengeluarkan satu surat kebijakan untuk para anggotanya, bahwa dalam rangka PON, ada kebijakan baik cabor maupun KONI Provinsi yang akan bertanding pada PON, bagi yang memiliki agenda Munas dan Musorprov pada tahun 2024, untuk menangguhkan agenda setelah kegiatan PON dilaksanakan," tegas Eko Budi Soepriyanto.