Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Doktor Ari Junaedi mengkritik sikap Mabes Polri yang tak memberikan ijin Liga Primer Indonesia (LPI) menggelar kompetisi perdananya pada Sabtu, 8 Januari mendatang  di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Sikap ini, kata Ari, terkesan Polri ikut terseret masuk dalam ranah politik persepakbolaan Indonesia yang dihembuskan PSSI.

"Salah besar kalau Polri tidak memberi izin penyelenggaraan perhelatan LPI. Jika sampai itu terjadi, berarti Polri telah memasuki ranah politik. Polri harus independen. LPI adalah kegiatan olahraga biasa dan sudah menjadi tanggungjawab Polri untuk mengamankan perhelatan LPI," kata doktor Ari Junaedi kepada tribun, Rabu (5/1/2011),

Seharusnya, Ari menegaskan semua pihak, termasuk Mabes Polri bisa 'membaca' sinyal-sinyal yang dijalankan Istana. Presiden SBY, ujarnya lagi, yang menurut rencana akan menghadiri pertandingan perdana LPI seharusnya mampu dibaca semua pihak termasuk Polri sebagai dukungan resmi Istana kepada penyelenggaraan LPI.

"Oleh karena itu, sebaiknya Polri tetap memberi izin pelaksaan LPI. Dan daripada meributkan pengamanan LPI, Polri sebaiknya fokus mengungkap dugaan kepergian Gayus Tambunan ke Singapura dan Makau saja. Apalagi hal tersebut sangat jelas melibatkan oknum-oknum Polri yang menahan Gayus di Mako Brimob Kelapa Dua," tandas Ari Junaedi.

Seperti diketahui kemarin dan hari ini, Mabes Polri melalui Kadiv Humas Polri Irjen Anton Bahrul Alam kembali menegaskan kepolisian tak akan memberi izin pertandingan di bawah Liga Primer Indonesia (LPI) sebelum ada rekomendasi dari PSSI.

"Berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Olahraga Nasional, setiap penyelenggaraan yang melibatkan masyarakat banyak harus ada rekomendasi yang berwenang, yaitu PSSI. Jadi, kita menunggu rekomendasi mereka," ujar Anton di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/1/2011).