Agum Gumelar: KN tak Punya Kepentingan Apa pun
KN akan menjalankan mandat atau intruksi yang diberikan FIFA
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Normalisasi (KN) Agum Gumelar dalam jumpa pernya di Sekretariat PSSI, Selasa (21/6/2011) mengungkapkan, KN akan menjalankan mandat atau intruksi yang diberikan FIFA. Termasuk, jika memang ada keputusan FIFA memperkenankan George Toisutta dan Arifin Panigoro ikut dalam pemilihan ketua dan wakil ketua umum PSSI periode 2011-2015 dalam KLB PSSI.
“Perlu dicatat. KN itu tidak punya kepentingan apa pun dan tidak punya dendam dengan siapa pun. Jadi, siapa pun yang diperkenankan FIFA ikut dalam KLB, KN akan tetap menyambutnya dengan baik,” tandas Agum sembari menyebut keputusan FIFA yang terakhir tertanggal 16 Juni 2011 tetap melarang keduanya termasuk Nurdin Halid dan Nirwan Dermawan Bakrie untuk mencalonkan diri.
Menyinggung masala Kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI), KN menurut Agum Gumelar memutuskan tidak akan membubarkan Liga Primer Indonesia (LPI) tetapi tetap di bawah pengawasan PSSI. Rencananya, KN akan melakukan pertemuan dengan pihak konsorsium LPI di Jakarta, Jumat (24/6/2011).
"LPI tak akan dibubarkan tetapi akan berada di bawah pengawasan PSSI. Itu sudah merupakan keputusan dari hasil rapat anggpta KN,” kata Agum Gumelar.
Keberadan LPI memang tidak mendapat restu dari FIFA. Pasalnya, liga yang diprakarsasi pengusaha Arifin Panigoro ini berada di luar sistem. LPI yang tidak mendapat restu pada saat PSSI dipimpin Nurdin Halid itu bisa menggelar pertandingan karena ada persetujuan dari Menpora Andi Mallarangeng dengan menempatkannya di bawah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Dalam rapat dengan LPI, kata Agum, akan dibahas masalah status LPI mengingat FIFA masih belum menerima keberadaannya.
Berbicara masalah Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Sultan, Solo, Jawa Tengah, 9 Juli mendatang, mantan Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan termasuk membentuk panitia lokal dan panitia pusat.
“Kita akan berusaha sebaik mungkin melakukan persiapan sehingga pelaksanaan KLB PSSI bisa berjalan sukses dan Indonesia terhindar dari sanksi FIFA,” tegas Agum sembari menyebut FIFA akan menjatuhkan langsung sanksi 10 Juli 2011 jika kongres kembali gagal.
Dalam kesempatan itu, Agum juga menjelaskan mengenai masalah elektronik voter yang akan diterapkan dalam KLB PSSI. Hal ini berkaitan dengan adanya penolakan penggunaan sistem tersebut dalam pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota eksekutif komite.
“Jangan salah menanggapinya. KN menggunakan electronic voter itu bukan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota eksekutif komite. Dan, saya menjamin pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota eksekutif komite akan tetap menggunakan cara manual. Electronic voter itu hanya digunakan jika ada permintaan dari peserta semisal pemilihan anggota eksekutif didahulukan dari pemilihan ketua dan wakil ketua. Atau pemilihan wakil ketua didahulukan dari ketua dan anggota eksekutif. Prinsipnya penggunaan electronic voter itu untuk mempercepat proses jalannya KLB PSSI,” jelasnya.