Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian Persipura Jayapura, La Siya meminta ketegasan sikap dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo untuk tidak membubarkan kompetisi Indonesia Super League (ISL).

Menpora beralasan bahwa pembubaran kompetisi ISL didasari oleh tidak ada niatan dari PT Liga Indonesia dan klub-klub peserta kompetisi ISL dan Divisi Utama untuk menyelesaikan tunggakan gaji terhadap para pemain.

Menurut La Siya, PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi sudah menyampaikan kepada klub-klub peserta untuk menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan.

“Dari sejumlah 800 pemain yang berkompetisi di ISL dan DU kan hanya ada 100 pemain saja yang ditunggak gajinya. Jika nanti kompetisi dihentikan, apakah pemerintah mau bertanggung jawab kepada pemain. Siapa yang mau membayar sisa gaji pemain,” katanya ditemui di Gedung Kemenpora, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) KPSI itu pun meminta, kepada pemerintah untuk bersabar dan tidak gegabah di dalam mengambil sebuah keputusan. Di dalam menyelesaikan konflik sepakbola, berpatokan saja pada MOU yang telah disepakati di Kuala Lumpur Malaysia antara PSSI dan KPSI pada tahun 2012.

“Kisruh berpatokan di MOU kalau semua poin dilaksanakan serta menyelenggarakan kongres menggunakan voter solo maka semua selesai. Lebih banyak mudaratnya daripada keuntungannya jika kompetisi ISL dibubarkan,” tuturnya.

Apabila kompetisi ISL dibubarkan maka bisa saja klub berjuluk Mutiara Hitam itu meminta kepada pemerintah daerah untuk memerdekakan diri dari Republik Indonesia.

“Pak menteri mau membubarkan kompetisi ISL maka kami meminta sekalian saja Papua untuk keluar dari Republik Indonesia. Saya mengutip pernyataan Rektor Univesitas Chendrawasih, Festus Simbiak yang mengatakan, kalau minta keluar dari sepakbola itu kecil, tetapi kami akan meminta keluar saja dari negara ini sekalian supaya bisa mengatur
sepakbola dan kompetisi sendiri,” ujarnya.