TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Forum Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI (FPP), Dwi Irianto menilai, ada upaya dari beberapa pihak untuk mencederai semangat kebersamaan menjelang berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 17 Maret 2013.

Upaya yang dimaksud oleh pria yang juga Sekretaris Umum Pengprov Yogyakarta itu adalah beredarnya dokumen notulensi rapat Komite Eksekutif PSSI pada 7 Maret 2013 terkait penetapan 18 Pengprov peserta KLB PSSI.

“Kasus ini patut diduga bagian dari gunung es pemalsuan-pemalsuan yang lain dan sebelum-sebelumnya," ujarnya ditemui di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis, (14/3/2013).

Dwi Irianto menduga pemalsuan dokumen notulensi rapat Komite Eksekutif PSSI palsu pada 7 Maret 2013 terkait penetapan 18 Pengprov peserta KLB PSSI dilakukan oleh sejumlah Exco PSSI yang dimotori Farid Rahman, Sihar Sitorus, Bob Hippy dan Tuty Dau.

Namun Notulensi palsu yang diberikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Farid Rahman Cs itu dibantah oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Bahkan Djohar dengan tegas menyebut surat itu palsu.

Diungkapkan Dwi Irianto, kejahatan keji pemalsuan dokumen notulensi rapat Exco demi untuk meloloskan sejumlah voter yang terdiri dari Pengprov Caretaker ini harus dipertanggungjawabkan oleh Farid Rahman Cs di hadapan peserta KLB PSSI 17 Maret nanti.

"Ini peristiwa serius. Mereka harus pertanggungjawabkan di hadapan kami-kami nanti di arena kongres. Voter Solo pasti akan mempersoalkan ini, saya sudah kontak beberapa teman-teman voter, semua setuju akan meminta pertanggungjawaban mereka,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah proses mulus penyelesaian kisruh PSSI dan sepakbola Indonesia lewat KLB PSSI 17 Maret 2013, beredar surat hasil rapat Exco PSSI pada 7 Maret 2013 yang ditandatangani 7 dari 11 Exco PSSI, termasuk Djohar, Ketua Umum PSSI.

Dalam surat itu diputuskan soal 18 Pengprov PSSI yang dilanda dualisme buat jadi voters dalam KLB PSSI 17 Maret 2013 yang direncanakan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.