TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Kongres Borobudur hendaknya benar-benar difahami semua pihak agar sepakbola Indonesia bisa lebih baik kedepannya.

Oleh karena itu, para pelaku sepakbola seyogyanya tidak lagi melakukan langkah langkah yang tidak tepat, atau bahkan manuver yang menyesatkan.

"Semua sudah kembali ke Rumah PSSI, dan hanya ada satu PSSI. Mestinya semua menghormati keputusan itu," kata pengamat sepakbola Tubagus Adhi.

Kongres Luar Biasa (KLB) dan sekaligus Kongres Biasa (KB) di Hotel Borobudur sudah digelar hampir dua pekan lalu, yakni 17 Maret. Namun, masih saja ada pihak yang tidak puas atas hasil dari proses rekonsiliasi yang dicapai melalui Kongres Borobudur tersebut. 

"Menurut hemat saya, Kongres Borobudur sudah terlaksana secara demokratis dan dinamis sesuai dengan Statuta PSSI. Semua yang dilakukan sudah sesuai dengan tuntutan dari Statuta PSSI," ujar Tubagus Adhi yang juga wartawan olahraga senior itu.

Jika keseluruhan proses dari pengambilan keputusan pada Kongres Borobudur tersebut dapat difahami, sambung Adhi, mestinya tidak ada lagi pihak yang merasa tidak puas sehingga bahkan melakukan manuver-manuver.

Misalnya, apa yang coba dilakukan oleh 6 anggota Exco yang diskorsing saat KLB. Upaya mereka untuk 'melaporkan' ke FIFA adanya agenda tambahan pada Kongres Borobudur, justru mengesankan jika mereka tidak memahami Statuta PSSI atau subtansi KLB.

Apalagi, FIFA sendiri sudah menganggap perubahan komposisi Exco PSSI itu 'clear', menyusul adanya amandemen atau revisi dari ketentuan jumlah dan komposisi Exco.

"Tidak semua Exco bisa bersikap seperti Djohar Arifin. Djohar sekarang benar-benar sudah bersikap arif, sehingga wajar jika publik mengangganya sebagai 'from zero to hero'," papar Adhi.

Djohar Arifin Husin disebut-sebut tak hanya berandil-besar dalam upaya penghindaran PSSI dari sanksi FIFA, dengan mendukung penuh suksesnya Kongres Borobudur.

Djohar kini juga tampaknya fokus untuk bersama-sama membangkitkan kembali kegairahan sepakbola Indonesia.

Ketua Umum PSSI ini meminta seluruh 'stakeholders' sepakbola nasional menerima sepenuhnya hasil Kongres Borobudur. Imbauan ini sejatinya ditujukan kepada jajaran 18 pengprov yang dipromosikan melalui proses pembentukan kepegurusan baru dengan membekukan kepengurusan lama.

Tak semua diantara 18 pengprov 'baru' ini dihasilkan melalui Musdalub, sesuai aturan Statuta, akan tetapi pengangkatan mereka seluruhnya melalui SK resmi PSSI dan dengan tandatangan Djohar

'Keberadaan' 18 pengprov yang sebagian 'caretaker' ini sangat mungkin masih menjadi 'bola liar' menjelang KB pada Juni mendatang. Oleh karena itu, harus terus dilakukan rekonsiliasi. Di pengprov PSSI Jabar, misalnya, Tonny Aprilani selaku ketua pengprov, yang sekaligus menjadi 'voter' pada Kongres Borobudur, disebut-sebut siap memberikan jabatan ketua pengprov kepada Sukowiyono--yang menjadi ketua pengprov tandingan.

Proses 'perdamaian' masih terus dilakukan. Selama ini, pengprov pimpinan Sukowiyono disebut-sebut lebih didukung oleh KON Jabar.