TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah perwakilandari 18 pengurus provinsi PSSI yang masih bermasalah menolak untuk menggelar Musyawarah Provinsi untuk menyelesaikan dualisme.

Penolakan itu diungkapkan menanggapi imbauan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, yang menyarankan digelarnya Musprov paling lambat Juli mendatang.

Djohar menilai salah satu alasan digelarnya Musprov itu agar masalah dualisme pada pengurus di tingkat provinsi bisa segera diselesaikan. Menurutnya, tahun ini adalah kesempatan terakhir bagi pengurus-pengurus pengprov yang masih mengalami masalah bisa bersatu.

Meski begitu, sejumlah pengprov yang bermasalah tersebut menilai imbauan Djohar untuk melaksanakan musprov tidak perlu dilaksanakan. Pasalnya, mereka merasa menjadi pihak yang legal karena telah diangkat dan dilantik oleh Djohar sendiri selaku Ketum PSSI.

"Saya tidak punya kepentingan apa pun dan saya menjadi ketum (ketua umum) bukan saya yang meminta. Saya tidak ingin melaksanakan musprov. Tidak benar itu, karena saya ini hanya mengabdi. Waktu itu, Djohar sendiri yang menjadi saksi (penunjukkan saya)," ungkap Pengprov DKI Jakarta, Rifaid Ismail,, saat dihubungi, Rabu (24/3/2013).

Perwakilan Pengprov PSSI Kalimantan Timur, Victor Juan, menambahkan, musprov seperti imbauan Ketum PSSI tersebut juga tidak perlu dilakukan. Ia menilai, jika musprov itu tetap dilakukan justru akan semakin menambah potensi konflik di tingkat provinsi.

"Kalau itu (Musprov) terjadi lagi harus dipikirkan risikonya. Pertama adanya pembengkakan biaya dan yang kedua gesekan-gesekan di bawah. Sebagai pribadi maupun institusi kami sudah merasa dipermainkan. Kami juga merasa PSSI tidak tegas," kata Victor.

Demikian halnya dengan pendapat Ketua Pengprov Sumatera Barat, Toto Sudibyo. Ia menilai imbauan Djohar itu salah alamat karena pergantian kepengurusan Pengprov Sumbar terjadi setelah adanya mosi tidak percaya kepada kepengurusan lama yang dipimpin Armyn An.

"Kalau Djohar ingin seperti itu, terserah. Yang jelas, Pengprov Sumbar beda kasus," tuturnya.

Dari total 33 pengprov PSSI, saat ini terdapat 18 pengprov yang nasibnya belum jelas, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara

Polemik muncul ketika KLB Maret lalu, karena Djohar tetap mencoret 18 pengprov itu dari daftar peserta dan memasukan voters sesuai SK No.SEKP/32/JAH/III/2013. Keputusan itu pun langsung dipertanyakan, karena 18 pengprov tersebut menilai institusinya legal karena telah disahkan oleh Djohar sendiri.