TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya mengharapkan semua pihak termasuk Kemenpora jangan terburu-buru dalam menyikapi isu pembekuan PSSI tersebut.

Diakui atau tidak, PSSI yang mempuyai otoritas penuh terhadap sepakbola Indonesia berada dalam wewenang penuh FIFA.

"Jadi, tidak bisa begitu saja pemerintah membekukan PSSI. Dalam statuta dan regulasi yang ada, tidak boleh ada intervensi oleh pihak manapun termasuk Kemenpora. Hanya anggota sah PSSI dan FIFA yang dapat membekukan kepengurusan PSSI. Jika pemerintah salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin sepakbola Indonesia malah akan langsung dibekukan oleh FIFA," ungkap Teuku Riefky Harsya.

Seperti diketahui, hasil Kongres PSSI 2014, ada sekitar 777 anggota PSSI yang berhak menentukan nasib kepengurusan PSSI ke depannya. Jika, sepakbola Indonesia di baned FIFA karena ikut campurnya pemerintah, maka aktifitas sepakbola di tanah air akan terhenti. Yang paling mengkhawatirkan dari adanya sanksi FIFA adalah terbengkalainya pembinaan, kompetisi dan tentunya Indonesia akan terisolir dari aktivitas sepakbola internasional.

"Kami tentu tidak menginginkan hal itu terjadi. Jangan sampai cita-cita para pejuang lapangan hijau ini terhenti karena arogansi dan intervensi pemerintah dalam kepengurusan PSSI," kata Teuku Riefky Harsya.

Fakta hukumnya, dikatakan oleh Teuku Riefky Harsya, sepakbola adalah cabang yang mempunyai otonomi khusus dalam pengelolaannya.

"Organisasi ini (PSSI) berinduk ke FIFA bukan ke Menegpora, karena hal ini sudah jelas dalam statuta PSSI sejak awal yang dipertegas kembali pada statuta 2014 yang lalu," selorohnya.

Menurut politisi Demokrat asal Aceh ini, Kemenpora harus terlebih dahulu mempelajari statuta dan regulasi Fdffyang ada sehingga sikap yang diambil nantinya tidak merugikan sepakbola Indonesia.

"Wajarnya Menpora harus berdiskusi terlebih dahulu dengan PSSI, tanyakan kendala dan dukungan yang diperlukan, pelajari aturan, baru kita sikapi. Gitu aja kok repot," kata Riefky lagi.