TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Belum lama tadi federasi tertinggi sepakbola yakni FIFA, secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap sepakbola Indonesia.

Untuk mengisi kekosongan, agenda menggulirkan turnamen Piala Kemerdekaan oleh Kemenpora, melalui Tim Transisi pun kembali mengemuka.

Malah turnamen yang diwacanakan oleh Kemenpora ini diagendakan secepatnya bergulir, yakni sebelum memasuki bulan suci.

Terkait wacana ini, Menpora Imam Nahrawi pun menginginkan operator PT Liga Indonesia untuk bekerjasama. Sekaligus mengimbau klub-klub yang ada untuk ikut berpartisipasi.

Menpora Imam Nahrawi pun memberikan ‘ancaman’ akan memberikan tindakan tegas apabila PT Liga serta klub tidak mau mengikuti arahannya.

Dikonfirmasi terkait adanya ‘ancaman’ tersebut, manajemen Barito Putera pun memilih untuk menunggu perkembangan.

“Kami tidak tahu regulasi turnamen atau juga kompetisinya seperti apa. Dan sampai sekarang kami tidak ada mendapatkan surat resmi maupun edarannya. Jadi kami menunggu saja. Kalau ada surat resmi, baru kami bisa menentukan sikap,” ujar asisten manajer Barito Putera, Syarifuddin Ardasa kepada Metro.

Sejauh ini lanjut Syarifuddin, yang terjadi di lapangan hanyalah berupa perang statment di berbagai media. “Mau ini lah dan mau itu lah. Tapi tidak ada realisasinya. Kalau serius ya direalisasikan. Dan kami (Barito) tidak ingin terpancing,” katanya.

Syarifuddin menambahkan, klub sendiri merasa kecewa dengan pemerintah yang akan menggantikan peran PSSI untuk menggulirkan kompetisi.

Pasalnya menurutnya, selama ini klub seakan kurang dihargai karena tidak pernah diundang untuk membicarakan rencana yang dibuat.

“Seharusnya klub-klub diundang secara resmi untuk membicarakannya. Pemerintah harus menghargai klub-klub juga. Tentu tidak etis kalau tanpa mengundang, lalu tiba-tiba saja mengancam,” jelasnya.

Apabila nantinya surat resmi untuk menggelar pertemuan didapat, Syarifuddin menambahkan siap untuk hadir. Bahkan apabila nantinya kompetisi secara legal tidak bermasalah, maka menurutnya tim pun akan ambil bagian.

“Kalau nanti ada undangan resmi, kami akan datang karena ingin tahu juga bagaimana regulasinya. Dan kalau memang secara legalitasnya sesuai, kenapa tidak untuk diikuti,” pungkasnya. (ran)