TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar meragukan kompetisi yang akan digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Menurut Agum, tidak mungkin ada kompetisi di sebuah negara yang digelar jika tidak di bawah naungan FIFA.

"Aduh, itu menyelenggarakan kompetisi tidak di bawah naungan statuta FIFA, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin. Tidak bisa," kata Agum, seusai menemui Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Agum menegaskan, kompetisi sepakbola Indonesia tidak akan diakui selama belum dicabutnya sanksi dari FIFA.

Sanksi tersebut, kata Agum, baru akan dicabut oleh FIFA jika Kemenpora mencabut status pembekuan PSSI.

Ada pun Kemenpora akan segera menggelar kompetisi klub profesional dalam waktu dekat. Sumber anggaran akan memanfaatkan sponsor dari BUMN dan swasta.

Meski begitu, Agum menilai kompetisi itu bukan solusi atas masalah sanksi FIFA terhadap Indonesia.

"FIFA itu membawahi 209 negara dengan statutanya supaya dipatuhi semua federasi. Kalau melanggar statuta FIFA, ya seperti sekarang ini," ujarnya.

Saat bertemu Presiden, Agum menyampaikan permintaannya agar sanksi pembekuan PSSI dicabut.

Menurut Agum, pembenahan sepakbola Indonesia dapat dilakukan tanpa harus membekukan PSSI.

Agum pun berusaha meyakinkan Presiden bahwa PSSI akan membenahi persepakbolaan Indonesia. Ia meminta sanksi pembekuan dicabut dan selanjutnya pemerintah dapat mengawasi kinerja PSSI.

"Saya kasih ilustrasi. Kalau situasi negara ini memprihatinkan, ekonominya, keamanannya, politiknya, sosialnya. Apakah jalan keluar untuk membenahi ini semua pemerintah dibekukan? Kan tidak begitu toh?" ucapnya.