Komite Pemilihan Akan Awasi Praktik Politik Uang di Kongres PSSI
Komite Pemilihan akan melakukan pengawasan terhadap potensi praktik politik uang pada Kongres PSSI.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Pemilihan akan melakukan pengawasan terhadap potensi praktik politik uang pada Kongres PSSI.
"Ya jelas anggota KP akan coba mengawasi itu. Kami akan minta tim untuk bersikap independen dan netral. Ini luas sekali dengan langkah yang dilakukan," ujar Ketua Komite Pemilihan, Agum Gumelar, saat konferensi pers di Panglima Polim, Jakarta Selatan, Sabtu (10/9/2016).
Dirinya juga meminta kepada para calon untuk menghindari penggunaan uang untuk meraih kemenangan dalam kongres PSSI.
"Saya juga minta kepada mereka-mereka yang memilih betul-betul dewasa dalam proses memilih. Tidak lagi terpengaruh dengan cara kampanye hitam atau politik uang, saya akan coba untuk tidak ke sana," tambahnya.
Komite Pemilihan Kongres PSSI telah menyelesaian proses verifikasi terhadap bakal calon (balon) Exco PSSI 2016-2021.
Komite yang diketuai oleh Agum Gumelar ini menetapkan balon yang menjadi calon pengurus PSSI 2016-2021 tersebut.
Dari 18 balon untuk posisi ketua umum, diloloskan delapan calon. sementara untuk waketum, dari 24 calon, lolos menjadi calon sebanyak 17 nama.
Di posisi anggota Exco, dari 67 balon, lolos verifikasi 57 nama. Seperti diduga sebelumnya, nama Moeldoko dan Edy Rahmayadi lolos verifikasi.
Komite Pemilihan memastikan dua jenderal TNI AD itu 'bertarung' memperebutkan kursi panas PSSI-1 dengan enam balon lainnya.
Yakni, Walikota Batu, Malang, Eddy Rumpoko, pengusaha Erwin Aksa, Kurniawan Dwi Julianto, mantan Exco PSSI 2011-2014 Tony Apriliani, serta Bernhard Limbong dan Djohar Arifin Husin, Ketua Umum PSSI 2011-2015.
Dari 18 balon untuk posisi ketum PSSI itu, 10 tak diloloskan, termasuk mantan Exco PSSI 2007-2011 Ferry Paulus, CEO PT Liga Joko Driyono, serta Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan pengusaha Makassar Andi Rukman Nurdin Karumpa.