TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bambang Kuncoro menilai peran Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) dalam reformasi PSSI sangat konkret.

“KPSN bukan sekadar berwacana, melainkan berperan sangat konkret dalam reformasi PSSI yang tengah berjalan,” ujarnya kepada wartawan yang menghubunginya dari Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Tembok keangkuhan PSSI yang selama ini selalu berlindung di balik Statuta Federation of International Football Association (FIFA), kata Bakun, panggilan akrab Bambang Kuncoro, mampu didobrak oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dengan melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap para tersangka match fixing atau mafia pengaturan skor pertandingan.

“Itu semua tak lepas dari peran KPSN yang selalu memberikan masukan kepada Polri, termasuk data para tersangka match fixing, bahkan sebelum Satgas Antimafia Bola dibentuk,” jelasnya.

Baca: KPSN Beri Masukan ke Satgas Antimafia Bola

Seperti diberitakan, KPSN yang diketuai Suhendra Hadikuntono merupakan inisiator pemberantasan match fixing dengan menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sehingga terbitlah Sprin/4876/X/2018/Bareskrim tertanggal 29 Oktober 2018, dan kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun membentuk Satgas Antimafia Bola pada 21 Desember 2018.

Satgas kemudian melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para tersangka match fixing, dan sementara ini sudah 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca: Ini Tanggapan Ganjar Pranowo saat Diminta Jerinx SID Telusuri Profilnya di Google

Penetapan para tersangka match fixing itulah yang menurut Bakun memicu gelombang reformasi di tubuh PSSI, termasuk mundurnya Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi dalam Kongres PSSI di Bali, 20 Januari 2019, dan kemudian digantikan Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI.

Setelah Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka, kata Bakun, reformasi PSSI berlanjut ke Kongres Luar Biasa (KLB) yang secara bulat diputuskan Komite Eksekutif PSSI pada Selasa (19/2/2019) setelah Joko Driyono mengundurkan diri.

“Itu semua tentu tak lepas dari peran konkret KPSN. Selama ini aroma match fixing hanya bisa dicium tapi tak bisa dibuktikan,” cetusnya.

Baca: SBY Sewa Apartemen Demi Dampingi Ani Yudhoyono Berobat, Setiap Pagi Temani ke Rumah Sakit

Bakun berharap KPSN terus mengawal reformasi PSSI sampai kemudian KLB benar-benar digelar dan terpilih sosok-sosok pengurus PSSI yang benar-benar bersih, berintegritas dan profesional, sehingga prestasi sepak bola nasional akan mampu unjuk gigi di tingkat internasional.

“Terbukti setelah oknum-oknum PSSI berurusan dengan Satgas, Timnas Indonesia U-22 langsung juara Piala AFF 2019,” tukasnya dengan nada canda.

Terkait KLB PSSI, Bakun bahkan mengaku dua-tiga hari lalu sudah berkonsolidasi dengan para voters (pemilik hak suara) lainnya agar KLB digelar sesegera mungkin, sebelum Pemilihan Presiden 2019 digelar pada 17 April mendatang.

“KLB makin cepat makin baik agar tak mengganggu agenda pemilu,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali mendesak agar reformasi di tubuh PSSI tidak dilakukan setengah hati.

“Dalam KLB nanti, orang-orang lama jangan dipilih lagi. Reformasi di PSSI harus dilakukan secara total. Kalau perlu potong satu generasi. PSSI jangan cuma ganti cashing,” ujarnya.