Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menyampaikan progres mengenai penawaran Indonesia untuk menjadi tuan rumah piala dunia sepakbola U-20 pada 2021.

Sesmenpora menyebut saat ini dokumen wajib sebagai syarat pegajuan bidding sudah dikirimkan ke FIFA. 

Dokumen tersebut pun sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo yang ditandatangani pada 7 Agustus lalu.

“Jadi Alhamdulillah tadi malam jam 23.30 WIB itu PSSI sudah men submit dokumen yang sifatnya wajib, yang harus dikirimkan kepada FIFA yaitu wajib itu pertama adalah ada pernyataan resmi dari presiden setempat, presiden setempat dalam ini adalah presiden RI dari Pak Jokowi. Bakan, Pak Jokowi itu sudah tandatangan pertanggal 7 agustus 2019,” kata Sesmenpora beberapa hari lalu.

Selain persetujuan dari Presiden Jokowi, dokumen wajib tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Kepolisian Republik Indonesia yang menjamin soal keamanan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemkumham terkait HAKKI.

Tak hanya itu, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika yang dikepalai oleh Rudiantara dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga turut menandatangani dokumen wajib tersebut.

“Kemudian dokumen yang terkait dengan IT and telecommunication issues Pak Rudiantara juga sudah langsung tanda tangan, yang terakhir kemaren tanda tangan Bu Sri Mulyani terkait dengan dua hal yaitu tax masalah perpajakan dan masalah foreign exchange sudah dikirimkan, cuma itu yang sifatnya wajib,” kata Sesmenpora.

Seperti diketahui, Indonesia kini menjadi calon tunggal dari Asia Tengara setelah sebelumnya Myanmar dan Thailand mengundurkan diri mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Namun, Indonesia masih harus bersaing dengan negar-negara lainnya yang kini masih terus berusaha mendapatkan suara yakni Brasil, Peru, Uni Emirate Arab, Arab Saudi dan Bahrain.

“Kamit tidak ingin PSSI merasa sendirian, nanti jadi seandainya menang kami akan mengusulkan agar ada semacam inpres dengan inpres itu tiap Kementerian dan Lembaga bisa menjalankan tugas pokoknya misalnya imigrasi nanti kewajibannya ngapain, karena ini sudah bukan gawenya PSSI lagi tapi gawenya Indonesia,” pungkasnya.