Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Wahyu Septiana

TRIBUNNEWS .COM, JAKARTA - Federasi Sepak bola Indonesia (PSSI) sudah memberikan lampu hijau untuk menyelenggarakan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dalam waktu dekat.

Kepastian bergulir laginya kompetisi diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, pada Minggu (28/6/2020) lalu.

PSSI turut mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terbaru bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020.

Salah satu poin dalam isi surat tersebut adalah pembahasan tentang perubahan nilai kontrak Liga 1 dengan kisaran 50 persen.

Sementara, tim Liga 2 sebesar 60 persen atau sekurang-kurangnya di atas upah minimum regional (UMR) di daerah klub masing-masing.

Adanya aturan pembatasan gaji oleh PSSI turut mendapatkan tentangan dari pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali.

Pria yang juga menjabat sebagai koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menilai, persoalan gaji merupakan tanggung jawab pribadi antara pemain dengan klub dan pelatih dengan klub.

Federasi tidak boleh ikut campur dan mengatur dalam pembatasan gaji kepada seluruh elemen di dunia sepak bola.

Sebab, kesepakatan awalnya itu dilakukan secara personal dan tidak melibatkan federasi.

"Sebenarnya untuk gaji ini PSSI tidak perlu memberikan batasan. Karena masalah itu pastinya sudah ada kesepakatan antara pelatih, pemain dan klubnya masing-masing," kata Akmal Marhali kepada TribunJakarta.

Akmal turut menyoroti perihal ketidakjelasan format serta regulasi yang akan diterapkan pada pelaksaan Liga 1 dan Liga 2 2020.

Padahal, PSSI sebelumnya sudah terlebih dahulu mengeluarkan SK terbaru perihal kelanjutan kompetisi sepak bola di Indonesia.

Seharusnya, semuanya harus dijelaskan secara detail dan tidak boleh menimbulkan pertanyaan dari publik sepak bola di Indonesia.