Surya juga menilai rencana renovasi JIS yang berfokus pada rumput ini dianggap lebih besar rencana politisasinya dibanding untuk pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U17.

Tak hanya itu, mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga menyoroti pihak yang memeriksa kelayakan rumput JIS. 

Di mana dalam hal ini, pemerintah menunjuk kontraktor untuk memeriksa kondisi demikian.

Baca juga: Alasan Erick Thohir Ragu Tunjuk Stadion JIS Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023

Padahal menurut dia, yang memiliki kelayakan dalam menilai rumput tersebut adalah pada kewenangan FIFA. 

Surya juga berpandangan hal ini dianggap tidak etis ketika pihak yang memiliki kepentingan bisnis diminta untuk memberikan evaluasi. 

"Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?" beber Surya.

Lebih lanjut, Surya juga merasa janggal dalam proses evaluasi ini, sebab, pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah membawa kontraktor padahal proses evaluasi belum selesai.

Kondisi ini menunjukkan kalau seolah-olah ada pihak yang sudah ditunjuk untuk mengerjakan renovasi rumput. 

"Lebih parah lagi, baru sekali berkunjung tiba-tiba sudah keluar nilai proyek Rp 6 miliar. Ini mau perbaiki JIS atau mau cari proyek rumput?” ujar Surya.

Tak cukup soal wacana renovasi rumput, Surya juga menyinggung perihal fasilitas parkir yang tersedia di JIS. 

Menurut dia, FIFA stadium guideline yang memiliki kewenangan demikian, tidak membeberkan batas minimal parkir yang harus disediakan setiap stadion.

"JIS sendiri saat ini memiliki 1.200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP, dan Undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar, seperti RS Sulianto Saroso, Kemayoran dan Ancol," kata Surya.

Atas hal itu, Surya meminta kepada pemerintah untuk berhenti membahas polemik JIS ini, karena menurut dia, terlihat politisasinya.

"Tidak hanya ini bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga potensi penghamburan keuangan negara. Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, kita merusak demokrasi dan terutama mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri," tukas dia.