Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hapus 270.000 uniform resource locator (URL) hoax ketika aksi demonstrasi pelajar STM di depan gedung DPR RI, Selasa, 25 September 2019.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, informasi hoax tersebut disebarkan di empat platform media sosial yakni Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram.

"Itu (aksi) demo kan ada hoax disebarkan lewat kanal Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram. Melalui empat itu totalnya 270.000 lebih, setelah itu jumlahnya turun," ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Baca: Rombak Dealer KIA Bintaro Jadi Showroom Mazda, Sun Motor Group Siapkan Dana Rp 3 Miliar

Rudiantara mengungkapkan, informasi hoax paling banyak disebarkan di Twitter, sehingga pemerintah terus melakukan pantauan di media sosial tersebut.

Baca: Perumnas Fasilitasi Penyediaan Perumahan untuk Karyawan Astra International

"Cara menghalang hoax, tiap hari kita pantau. Hoax ada yang sekedar disinformasi, menghasut, mengadu domba, berdasarkan skala prioritas," katanya.

Sementara itu, ia menambahkan, buzzer tidak bisa dikategorikan melanggar UU ITE karena belum tentu hoax, sehingga harus dilihat lagi konten yang dibikin buzzer jelang pelantikan Presiden Joko Widodo.

"Ya sudah kita punya Presiden yangmau dilantik ngapain bikin hoax. Mending bersatu melawan asing daripada jadi buzzer sini dan sana meski UU tidak larang buzzer, yang dilarang kontennya," katanya.