TRIBUNNEWS.COM - Aplikasi video call ramai-ramai yang naik pamor di masa pandemi, Zoom menawarkan pengetatan fitur enkripsi bagi pengguna berbayar.

CEO Zoom, Eric Yuang pada Rabu (3/6/2020) lalu mengatakan fitur ini tidak akan berlaku untuk pengguna gratis.

"Kami tidak ingin memberikan itu karena kami juga ingin bekerja sama dengan FBI, dengan penegak hukum setempat jika beberapa orang, mereka menggunakan Zoom untuk tujuan yang buruk," kata Yuan.

Dikutip dari Reuters, fitur enkripsi ini khususnya akan dilakukan kepada lembaga pendidikan yang menjadi klien berbayar. 

Jenis fitur enkripsi ini akan melindungi akses komunikasi hanya ke penyelenggara panggilan Zoom dan para undangan.

Baca: Pasangan Ini Menikah Disaksikan 400 Teman Lewat Zoom, Berlangsung selama 1 Jam

Baca: Pengadilan Singapura Gunakan Aplikasi Zoom saat Jatuhkan Vonis Mati kepada Pengedar Narkoba

Mendapat banyak kritikan, penasihat Zoom, Alex Stamos membela kebijakan terbaru ini dengan dalih bahwa Zoom ingin melakukan penyeimbangan.

Dia menjelaskan bahwa Zoom ingin menawarkan fitur privasi tambahan bagi para penggunanya, dikutip dari Threat Post. 

Namun di sisi lain platform tersebut masih harus kooperatif dengan penegak hukum federal dan lokal demi menghindari penyalahgunaan.

"Zoom berhadapan dengan beberapa masalah keamanan serius," kata Stamos pada Rabu lalu.

"Ketika orang mengganggu pertemuan (kadang-kadang dengan pidato kebencian, (materi pelecehan seksual anak) CSAM, paparan terhadap anak-anak dan perilaku ilegal lainnya) yang dapat dilaporkan oleh tuan rumah."

"Zoom bekerja dengan penegak hukum pada pelanggar yang melakukan hal ilegal berulangkali," tambahnya.

Singkatnya, keputusan Zoom ini didasari kewajiban terbuka pada pihak berwenang namun platform juga harus berurusan dengan orang-orang yang iseng.

Sehingga Zoom mencari jalan tengah untuk bersepakat dengan keadaan ini.

Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Reuters pada (30/5/2020) lalu, Stamos juga mengatakan rencana ini masih bisa berubah untuk organisasi nirlaba maupun politikus yang membutuhkan panggilan dengan keamanan ekstra.