Tribun Techno
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Langgar UU Persaingan Usaha, KPPU Tegas Tolak Usulan Satu Tarif untuk Layanan Telekomunikasi

Ikhsan semula mengusulkan agar tarif telekomunikasi dibuat seragam untuk semua operator telekomunikasi

Langgar UU Persaingan Usaha, KPPU Tegas Tolak Usulan Satu Tarif untuk Layanan Telekomunikasi
KOMPAS IMAGES
ILUSTRASI - Menara telepon seluler. 

Laporan Reporter Tribunnews, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kodrat Wibowo Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menolak secara tegas usulan yang dihembuskan Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan adalah mengenai tarif telekomunikasi yang seragam untuk semua operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia (satu harga untuk seluruh layanan telekomunikasi).

Alasannya, hal tersebut merupakan suatu kemunduran bagi ikilm persaingan usaha.

Ikhsan semula mengusulkan agar tarif telekomunikasi dibuat seragam untuk semua operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia (satu harga untuk seluruh layanan telekomunikasi).

“Kita tidak akan pernah setuju fixed price. Karena itu bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. Fungsi pasar di industri telekomunikasi sudah berjalan dengan baik," ujar Kodrat Wibowo dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Rabu, 10 Juni 2020. 

Dia menegaskan, jika ada pihak yang menginginkan harga fixed maka mereka meniadakan semangat persaingan usaha yang sehat. Padahal penciptaan persaingan usaha yang sehat sudah ada di dalam UU. 

"Masak kita mau mundur seperti zaman orde baru yang semua dikontrol oleh negara. Indonesia bukan negara sosialis,” terang Kodrat dalam Webinar yang diselenggarakan Sobat Cyber pada dengan tajuk Urgensi Network Sharing Dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal.

Baca: Prediksi Faisal Basri, Rupiah Akan Melemah Lagi di Akhir Juni Pasca Puncak Covid-19

Selain menyayangkan pemikiran mundur yang malah muncul dari kalangan pemuda, Kodrat juga meningatkan, saat ini layanan telekomunikasi bukan lagi sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, penetapan harganya sudah diserahkan pada mekanisme pasar.

Baca: Faisal Basri Kritik Program PEN: Jangka Pendek dan Banyak Utang Negara Mengalir ke BUMN

Ini dibuktikan dengan sudah ada beberapa badan usaha yang menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan memberikan tarif beragam. Seharusnya semua pihak yang terlibat dan/atau concern dengan industri telekomunikasi dapat memahami hal ini sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

Baca: Beli Xpander di Bulan Juni, Ada Paket Pembiayaan Bunga Nol Persen Tenor 2 Tahun

Karena tak lagi barang publik yang dimonopoli negara, maka menurut KPPU penetapan tarif telekomunikasi sudah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Halaman
12
Penulis: Hendra Gunawan
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas