Tribun Techno
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rencana Menkominfo Bangun Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Didukung Pakar ITB

Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintah, seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Rencana Menkominfo Bangun Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Didukung Pakar ITB
Istimewa
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk lebih mempercepat pengentasan kesenjangan layanan internet di Indonesia dan untuk mendorong akselerasi Transformasi Digital dan Digitalisasi Layanan Publik, Kemenkominfo mengusulkan tambahan dana Rp 17 triliun di tahun 2021.

Sehingga total dana yang dibutuhkan Kemenkominfo di tahun 2021 menjadi Rp 22,573 triliun.

Ian Joseph Matheus Edward Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) merespon positif tambahan dana yang diusulkan pemerintah tersebut.

Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintah, seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Baca: Lawan Covid-19, Kominfo Terus Gencarkan Diseminasi Informasi Adaptasi Kebiasaan Baru

Dan ini sejalan dengan rencana Pitalebar Indonesia.

“Seharusnya pembangunan jaringan telekomunikasi untuk e-government dan sekolah memang seharusnya menggunakan dana pemerintah. Ini sejalan dengan rencana Pitalebar Indonesia. Sehingga, ketika sekolah dan kantor pemerintah membutuhkan layanan telekomunikasi mereka tak perlu menggeluarkan uang lagi. Setelah pandemi baru kelihatan bahwa tak ada infrastruktur telekomunikasi yang dibangun pemerintah untuk mendukung e-government,”ungkap Ian dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Sejatinya proyek e-government, adalah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintahan dan layanan umum. Jaringan yang menggunakan kabel serat optik ini akan menghubungkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di seluruh Indonesia.

Namun sejalannya waktu, karena kendala anggaran dan jangkauan yang luas, kini e-government yang digunakan pemerintah memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki perusahaan telekomunikasi.

Memang benar saat ini pemerintah sudah memiliki jaringan Palapa Ring.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Hendra Gunawan
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas