Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diminta Ombudsman untuk dapat memantau tingkah polah operator yang jor-joran dalam penawaran kuota data ini.

“Kemendikbud seharusnya fokus kepada pendidikan, penyaluran subsidi kuota data, dan perjanjiannya. Kemenkominfo dan BRTI harus memantau pelayanan dari operator telekomunikasi, termasuk kualitas jaringan operator dan sinyal operator.

Saya sering mendapat laporan ada operator yang down sinyalnya sehingga tidak bisa dipakai. Saya setuju sekali kalau kualitas layanan operator diawasi dalam program subsidi kuota data ini, sehingga penting diberikan reward and punishment bagi operator yang menjadi mitra Kemendikbud dalam program subsidi kuota data ini,” ujar Suadi.

Lanjut Suadi, kalau perlu Kemendikbud dapat memasukkan satu klausul di dalam perjanjian kerjasama dengan operator, jika peserta didik atau guru tidak bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang baik, maka tak perlu dibayar.

Reward and punishment ini sangat penting dalam program subsidi kuota di periode PJJ.

Ini disebabkan subsidi kuota berkaitan dengan pendidikan anak dalam menciptakan SDM unggul dan menyangkut uang negara yang berasal dari APBN. Ombudsman menyarankan agar Kemenkominfo dan Kemendikbud dapat membuat kanal pengaduan.

“Kalau pelayanan operator telekomunikasi yang menjadi mitra tidak baik, masyarakat bisa mengadukan ke kanal pengaduan yang dibuat Kemendikbud atau Kemenkominfo.

Masyarakat yang merasa dirugikan oleh operator yang tidak memberikan layanan prima pada program subsidi kuota data PJJ ini juga dapat lapor ke Ombudsman.

Saya setuju sekali jika Kemendikbud tidak perlu membayar operator yang tidak bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” kata Suadi.