Namun dalam menyampaikan kritik, publik sebaiknya belajar pada media atau pers yang selalu berpatokan pada akurasi dan verifikasi. 

"Sehingga bisa membedakan kritik dengan hoaks, fitnah, pencemaran nama baik yg berpotensi terkena pidana sesuai UU ITE," kata dia.

Pers atau media, menurut Fadjroel merupakan garda terdepan dalam era disrupsi digital sekarang ini. Pers menurutnya dapat menjaga kewarasan digital.

"Bahkan dapat bertindak sebagai guru bangsa dalam literasi media digital di era revolusi digital," ujarnya.

Jusuf Kalla Pernah Diserang

Aksi buzzer yang makin meresahkan juga dirasakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK pernah dituduh membiayai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

HRS sendiri kini ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta.

JK saat itu membantah dirinya menjadi sponsor dan membiayai kepulangan HRS dari Arab Saudi ke Indonesia.

Melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, JK membantah punya sangkut paut dengan kepulangan Rizieq ke Indonesia setelah 3,5 ’mengasingkan diri’ di Arab Saudi.

"Pak JK tidak pernah mengkomunikasikan ataupun mendanai kepulangan HRS (Habib Rizieq Shihab)," kata Husain dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Husain menjelaskan, tuduhan bahwa JK memiliki andil dalam kepulangan Rizieq ke Indonesia bermula dari cuitan mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di akun Twitter-nya.

Dalam cuitannya, Ferdinand menggunakan tiga istilah untuk menyamarkan nama tokoh yakni Caplin, Presiden, dan Si Asu Pemilik Bus Edan.

Awalnya, dia mengakui kehebatan tokoh Caplin yang membawa uang sekoper untuk membereskan semua urusan di Arab Saudi.

Menurut Ferdinand, langkah itu dilakukan Caplin untuk melancarkan agenda politik pada 2022 dan 2024.