Ia mengatakan raksasa media sosial itu menerima keuntungan bisnis "minimal" dari berita, yang jumlahnya kurang dari 4 persen dari konten yang dilihat pengguna di feed berita mereka.

"Jurnalisme penting bagi masyarakat demokratis, itulah sebabnya kami membangun alat gratis yang berdedikasi untuk mendukung organisasi berita di seluruh dunia dalam berinovasi konten mereka untuk audiens online," katanya.

Easton mengklaim undang-undang yang diusulkan berusaha untuk "menghukum" Facebook atas "konten yang tidak diambil atau diminta".

Ia mengatakan perusahaan tersebut siap meluncurkan Facebook News di Australia untuk "secara signifikan meningkatkan investasi dengan penerbit lokal".

Tetapi ia hanya akan melakukannya "dengan aturan yang tepat".

Mengomentari perkembangan di Australia, Ian Murray, direktur eksekutif Society of Editor, mengatakan, "Ini sangat disayangkan dan selalu publik, bukan media, yang pada akhirnya merugi ketika penyampaian berita diblokir dengan cara ini."

"Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa yang terbaik adalah berusaha mencapai kesepakatan yang damai."

"Di sini, di Inggris, kami telah melihat Facebook dan Google baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan penerbit Inggris dan organisasi berita untuk membayar konten di bawah lisensi."

"Tidak diragukan lagi akan ada negosiasi lebih lanjut tentang bagaimana penyedia berita seperti penerbit dan broadcaster dapat diberi kompensasi yang sesuai untuk pekerjaan mereka ketika direproduksi di platform digital."

"Tetapi sementara proses ini berjalan, penting bagi publik untuk tidak dilarang untuk mengakses ke berita dan informasi."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)