Ringkasan Berita:

• Upaya Pemerintah RI mempercepat regulasi AI untuk isu etika, privasi, dan keamanan siber, dinilai memperkuat adopsi teknologi di berbagai sektor industri.
• Pendekatan regulasi berbasis risiko dan transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dalam pemanfaatan AI.
• Sebanyak 20 persen perusahaan di dunia telah mengadopsi AI pada fungsi inti, sementara 60 persen lainnya masih berada pada tahap eksplorasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penyusunan regulasi komprehensif terkait kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menjawab tantangan etika, privasi, hingga keamanan siber.

Di tengah proses tersebut, regulasi AI dinilai justru akan memperkuat, bukan menghambat, laju adopsi teknologi di berbagai sektor industri.

Vice President Governmental & Regulatory Affairs IBM Asia Pacific, Stephen Braim, menilai pelaku bisnis pada umumnya akan merespons positif kebijakan tersebut.

Menurutnya, pendekatan regulasi berbasis risiko dan transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dalam pemanfaatan AI.

“Kami melihat regulasi ini tidak akan menghambat, tetapi justru memperkuat adopsi AI karena memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab,” ujarnya kepada Tribunnews.com.

Ia menambahkan, perusahaan perlu lebih fokus pada pemanfaatan AI yang memberikan nilai terbesar, mulai dari efisiensi operasional, analisis pasar, hingga pengembangan layanan.

Organisasi juga didorong mengidentifikasi implementasi paling relevan seperti layanan pelanggan, fungsi back-office, hingga proses internal.

Stephen menyoroti bahwa keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kesiapan data dan sumber daya manusia. Kualitas data yang baik akan menghasilkan insight lebih akurat, sementara pemahaman teknis menjadi kunci implementasi yang efektif.

Baca juga: Samsung Siapkan AI Glasses, Tapi Krisis RAM Diprediksi Memburuk

Secara global, sekitar 20 persen perusahaan telah mengadopsi AI pada fungsi inti, sementara 60 persen lainnya masih berada pada tahap eksplorasi. Pola serupa diperkirakan juga terjadi di Indonesia.

“Indonesia memiliki prospek adopsi AI yang sangat positif,” kata Braim.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, status sebagai anggota G20, serta besarnya populasi muda menjadi fondasi kuat transformasi digital berbasis AI.

Namun, sejumlah tantangan masih perlu diperkuat, terutama talenta digital, infrastruktur, dan kesiapan data. Studi IBM menunjukkan sekitar 35 persen tenaga kerja Indonesia perlu reskilling dalam tiga tahun ke depan, sementara kebutuhan talenta digital mencapai 435 ribu per tahun.

Baca juga: AS Gunakan AI untuk Mendeteksi Ranjau Iran di Selat Hormuz

Selain itu, kurang dari 1 persen data perusahaan benar-benar dimanfaatkan untuk AI, dan hanya sekitar 7 persen yang dinilai siap pakai.

“Secara keseluruhan, talenta dan regulasi menunjukkan progres, sementara kesiapan data dan infrastruktur masih perlu diperkuat,” ujarnya.

 Adopsi AI di Indonesia Meningkat Pesat

Adopsi AI di Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih matang. Teknologi ini tidak lagi sebatas eksperimen, melainkan telah menjadi bagian dari produktivitas harian di berbagai sektor.