Yadanar Maung, seorang juru bicara kelompok itu, memuji langkah-langkah itu tetapi mendesak lebih banyak lagi tindakan lagi, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela (window dressing) bagi pasukan militer dan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan."

"Langkah-langkah komprehensif dan terasah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer untuk memastikan aturan brutal mereka," katanya.

Namun langkah-langkah itu diperkirakan akan memiliki dampak terbatas karena Amerika Serikat mengirimkan sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas itu bukan importir utama.

"Volume perdagangan kecil sehingga dampaknya tidak akan begitu besar," kata William Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan.

"Dampak yang lebih besar adalah mengejar aset keuangan para pemimpin militer otak kudeta," jelasnya.

Reinsch mengatakan daftar itu "akan mempersulit entitas-entitas itu untuk mendapatkan teknologi yang akan memperkuat militer dan barang-barang lain yang mungkin mereka inginkan."

Pemerintah AS belum mengerahkan sanksi terberatnya terhadap konglomerat militer, salah satu yang akan memblokir semua transaksi dengan warga AS dan pada dasarnya menendang perusahaan yang ditunjuk keluar dari sistem perbankan AS.

Sebagaimana diketahui polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya 54 orang telah tewas sejak kudeta.

Sementara lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Presiden Joe Biden bulan lalu menggulirkan sanksi terhadap Myanmar, pada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta pemerintahan yang dipimpin sipil di negara Asia Tenggara itu, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor giok dan permata.(Reuters)