Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Twitter Inc dilaporkan akan membatalkan larangan yang diterapkan pada 2019 mengenai iklan politik karena perusahaan berusaha meningkatkan pendapatannya.

Melansir dari Al Jazeera, platform media sosial itu men-tweet pada Selasa (3/1/2023) melalui akun @TwitterSafety dengan mengumumkan akan melonggarkan kebijakan periklanannya di Amerika Serikat.

“Kami percaya bahwa periklanan cause-based dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan berbasis prakarsa di AS. Kami juga berencana memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa minggu mendatang,” cuit Twitter.

Baca juga: Twitter Menunggak Sewa Gedung Hingga 136.250 Dolar AS, Elon Musk Terancam Kena Tuntutan

Tidak hanya itu, Twitter juga akan menyelaraskan kebijakan periklanannya dengan TV dan outlet media lainnya.

"Ke depan, kami akan menyelaraskan kebijakan periklanan kami dengan kebijakan TV dan outlet media lainnya," tambah Twitter. 

Perubahan itu akan membawa kebijakan Twitter lebih dekat dengan langkah serupa dari platform media sosial lainnya seperti Facebook dan YouTube, yang mengizinkan iklan politik, sedangkan aplikasi video pendek TikTok masih melarang iklan politik.

“Kami percaya bahwa iklan cause-based dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting,” tulis perusahaan media sosial tersebut.

Iklan berbasis penyebab (cause-based) yang akan diizinkan di Twitter mencakup iklan yang mengedukasi atau meningkatkan kesadaran terkait beberapa isu, seperti pendaftaran pemilih, perubahan iklim, atau program pemerintah seperti Sensus, kata kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, Ella Irwin.

Twitter melarang iklan politik pada 2019 setelah platform burung biru ini dan perusahaan media sosial lainnya menghadapi kritik karena membiarkan beredarnya informasi yang salah mengenai pemilu. Twitter juga membatasi iklan yang terkait dengan isu sosial.

Baca juga: Data Twitter Dibobol Hacker, Elon Musk Diminta Bayar Tebusan Rp 3,1 Miliar

"Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," cuit Jack Dorsey, pendiri Twitter saat mengumumkan larangan tersebut.

Sejak Elon Musk mengambil alih Twitter pada akhir Oktober, pengiklan besar telah melarikan diri sebagai tanggapan atas keputusan miliarder itu dalam memberhentikan ribuan karyawan, membalikkan penangguhan permanen akun mantan Presiden AS Donald Trump dan mempercepat fitur verifikasi berbayar yang mengakibatkan scammer menyamar sebagai perusahaan besar di Twitter.

Bulan lalu, Musk memberikan pembelaan mengenai langkah-langkah pemotongan biaya operasional perusahaan dengan mengatakan Twitter telah menghadapi arus kas negatif sebesar 3 miliar dolar AS.