Skandal SAP Seret Banyak Pejabat Indonesia, Praktisi IT: Indonesia Perlu Mandiri Adopsi Teknologi
Departemen Kehakiman AS menuntut SAP membayar lebih dari USD 220 juta atau setara Rp 3,4 triliun dalam bentuk denda maupun administrasi.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribun Network, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Skandal suap perusahaan ERP asal Jerman, SAP, yang pertama kali diungkap pada pengadilan Amerika Serikat, dan menyeret sejumlah pejabat di lembaga dan kementerian di Indonesia termasuk Bakti Kominfo menjadi contoh betapa mengerikannya persaingan bisnis di dunia.
Berita resmi Departemen Kehakiman AS menyatakan adanya dokumen pengadilan terhadap SAP yang dituntut membayar lebih dari USD 220 juta atau setara Rp 3,4 triliun dalam bentuk denda maupun administrasi.
Menanggapi hal ini, pemerhati teknologi Julyanto Sutadang mengatakan saat era digital semakin maju, peran teknologi informasi dan komunikasi semakin krusial bagi ketahanan suatu negara.
Di sisi lain, memang muncul tantangan yang begitu kompleks untuk mengelolanya, disebabkan jumlah populasi yang terus meningkat, akses informasi yang semakin mudah, hingga media sosial yang semakin memudahkan informasi simpang siurgad maya.
Menurut Julyanto, kemandirian negara dalam mengadopsi teknologi menjadi hal penting untuk memastikan bahwa negara tetap memiliki kontrol penuh terhadap sistem teknologi dan keamanan informasi dan tentunya terhadap informasi dan data warga negara termasuk institusi didalamnya.
"Alangkah baiknya ketika jika kita sendiri memiliki penguasaan yang mumpuni terhadap teknologi informasi berikut implementasinya sehingga kita tidak lagi hanya menjadi korban persaingan bisnis global, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujarnya dikutip Senin, 29 Januari 2024.
“Kemandirian kita dalam mengadopsi teknologi informasi adalah hak mutlak agar kita benar-benar memiliki kedaulatan, tidak lagi menjadi pelanduk yang terantuk-antuk di tengah persaingan dua gajah,” kata Julyanto.
Julyanto yang juga CEO PT Equnix Business Solutions ini mengatakan, setidaknya ada 5 alasan mengapa Indonesia harus mandiri dalam mengadopsi teknologi:
1. Ketahanan ekonomi
Dengan kemampuan sendiri kita berusaha mengisi kebutuhan pasar domestik, sehingga pengguna akan selalu punya opsi dan harga yang lebih bersaing tidak harus tergantung pada solusi dari luar.
Baca juga: Belajar dari Kejadian di AS, Ini Risikonya Jika Gunakan Sistem IT yang Tidak Tepat di Perusahaan
2. Ketahanan dan Keamanan Nasional
Dengan penggunaan sumber daya lokal menguasai teknologi secara mandiri sehingga tidak ada potensi sabotase maupun embargo yang dapat mengganggu pelaksanaan ketahanan dan keamanan secara mandiri.
3. Kedaulatan
Sumber daya yang diciptakan (solusi yang berasal dari sumber daya teknologi informasi, menjadi bentuk sumber daya lainnya) tidak memiliki ketergantungan teknis maupun legal terhadap pihak asing sehingga kontrol dapat dilakukan sepenuhnya.
Baca juga: Perusahaan Jerman SAP Buka Suara soal Dugaan Skandal Suap yang Seret Pejabat Indonesia
4. Ketersediaan sumber daya lokal
Sumber daya terpenting bagi sebuah negara adalah sumber daya manusia (SDM). Sebuah negara dapat berdiri dengan baik jika dan hanya jika SDM-nya berkualitas sehingga dapat menyokong tiang utama bangunan negara yang mandiri dan merdeka.
Jika teknologi tidak dapat dikuasai secara mandiri, akan sangat besar kemungkinan terjadi aliran SDM yang berkualitas keluar untuk mencari kesempatan aktualisasi diri yang baik.