TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan fasilitas internet menjadi kebutuhan dasar tidak terkecuali di wijayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar).

Menurutnya, hampir seluruh wilayah 3T kini sudah terkoneksi dengan hadirnya 7.200 Base Transfer Station (BTS).

“Sampai sekarang itu sudah sekitar 94 persen sudah selesai, sudah on-air dan sisanya sekitar 373 itu kita upayakan tetap kita selesaikan walaupun ada tantangan-tantangan keamanan karena keseluruhan yang belum selesai itu lokasinya ada di Papua,” ucap Fadhilah saat poscast di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Wanita yang akrab disapa Indah ini menyebut pekerjaan membangun BTS 4G dapat diselesaikan berkat dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan.

Baca juga: Hidupi BTS di Daerah Belum Ada Listrik, BAKTI Andalkan Tenaga Surya

Kemudian dibantu TNI-Polri dari sisi keamanan seperti di wilayah kahar terhadap para pekerja atau mitra Bakti Kominfo.

“Hambatan rasanya itu tidak menghambat, itu hanya suatu fakta yang harus kita hadapi jadi lebih menantang ya, menantangnya pertama dari sisi geografi bukan hanya di Papua kalau geografi, misalnya juga di Kalimantan Utara itu juga cukup menantang,” tukasnya.

Indah berharap keberadaan BTS 4G dapat dinikmati oleh masyarakat sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo dengan program Tol Langit.

Berikut wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Fadhilah Mathar:

Tentu kita semua ingin mengetahui perkembangan dari pembangunan sekitar 7.200 Base Transfer Station (BTS) di wilayah 3T?

Wilayah 3T ini memang wilayah prioritas pembangunan ada sekitar 7.200 sampai 7.300 yang ditargetkan selesai di RPJM kali ini.

Sampai sekarang itu sudah sekitar 94 persen sudah selesai, sudah on-air dan sisanya sekitar 373 itu kita upayakan tetap kita selesaikan walaupun ada tantangan-tantangan keamanan karena keseluruhan yang belum selesai itu lokasinya ada di Papua.

Kalau boleh kita semua tahu tantangan atau hambatan yang selama ini dialami oleh teman-teman di Bakti Kominfo ini apa? Tadi disebutkan di Papua?

Hambatan rasanya itu tidak menghambat, itu hanya suatu fakta yang harus kita hadapi jadi lebih menantang ya, menantangnya pertama dari sisi geografi bukan hanya di Papua kalau geografi, misalnya juga di Kalimantan Utara itu juga cukup menantang.

Lalu yang khusus terutama di Papua itu terkait dengan masalah keamanan jadi beberapa kasus memang ada ancaman terhadap keselamatan dari para pekerja mitra kami.

Di antara yang belum terbangun itu, apakah ada target harus selesai sebelum Pak Jokowi mengakhiri tugasnya atau memang tidak terburu-buru, yang penting semua terkoneksi?

Kalau terburu-buru, mungkin tidak terburu-buru tapi memang kita mengharapkan kecepatan layanan ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat dan Pak Jokowi sudah memulai itu dengan program Tol Langit waktu itu.

Salah satu kombinasi teknologinya adalah BTS dari tahun 2015 sampai sekarang itu kita sudah hampir menyelesaikan desa-desa berpenghuni untuk penyediaan seluler 4G.

Targetnya 373 yang tersisa, kami harapkan bisa diselesaikan juga di tahun ini.

Pekerjaan ini tentu bekerja sama dengan banyak pihak ya kan, terutama pemerintah daerah dan TNI-Polri bisa Ibu ceritakan bagaimana kolaborasi di mana BTS-BTS itu dibangun?

Dari pemerintah daerah itu sangat luar biasa karena salah satu hal yang dilakukan oleh bakti adalah BTS ini kami tidak menyiapkan lahan.

Jadi lahan itu disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo, kita punya kerjasama yang sangat erat mereka yang melakukan pengusulan wilayah-wilayah yang perlu dibangun seluler.

Mereka juga menyiapkan lahan pada kasus-kasus yang terkait dengan keamanan misalnya di Papua, ada pendampingan dari TNI dan Polri kepada kami dan itu sangat memudahkan kami untuk melakukan dan melanjutkan mobilitas dari penyelesaian pekerjaan BTS 4G itu.

Jadi Bakti atau pelaksanaan dari pembangun BTS itu yang penting tanah diurus oleh pemerintah daerah? Bisa cerita Bu diantara tanah-tanah itu kan tidak hanya menyangkut tanah milik negara tapi juga mungkin tanah ulayat atau tanah perorangan?

Kami juga membantu, misalnya ada tanah yang merupakan tanah ulayat atau tanah adat nah kita berusaha ada mekanisme yang lain untuk kerjasamanya jadi kita tidak hanya meminjam pakai lahan BMN.

Tapi juga kalau memang wilayah itu secara geografis dan secara teknis adalah tempat yang tepat untuk dibangun BTS karena ada beberapa parameter maka kita akan melakukan kerjasama tetap dengan Pemda kalau itu adalah milik pribadi, kami mengharapkan individu-individu itu memberikan atau menghibahkan tanahnya kepada Pemda.

Lalu Pemda yang bekerjasama dengan Bakti jadi individu dihibahkan dulu kepada pemerintah daerah lalu pemerintah daerah kemudian ke Bakti Kominfo.

Kalau pengalaman selama ini apakah masalah tanah ini bisa menjadi penghambat atau sebenarnya sudah terbiasa dilakukan sehingga bukan menjadi sesuatu yang menghambat gitu?

Kalau tanah kadang-kadang bukan penghambat jadi tanah ini karena harus ada parameter teknis yang kita harus sesuaikan, kadang-kadang Pemda memberikan lahan yang cukup bagus tapi tidak sesuai dengan parameter teknis

misalnya jumlah penduduk, kedekatan dengan pemukiman. Kita selalu berikan sosialisasi dan akhirnya mereka bisa memberikan tanah pengganti yang memang sesuai dengan peruntukan teknis dari BTS ini karena harus bangun tower 20x20 luas tanahnya.

Apakah pembangunan tower challange juga karena ini wilayah-wilayah yang jauh?

Alhamdulillah Kementerian Keuangan itu sudah mendukung kami melalui penyediaan solar panel jadi baterai disiapkan dari anggaran Bakti dan semua jadi solusinya yang diberikan tower dan power termasuk yang tadi saya sampaikan solar system karena memang banyak wilayah-wilayah yang kami hadir itu belum ada solusi listrik.

Jadi solusinya adalah solar panel dan itu bisa memenuhi kebutuhan untuk BTS itu sendiri selama operasional bisa?
Iya betul bisa pak untuk memenuhi kebutuhan.

Seperti kita ketahui dalam sejarah kita sekarang ini tahun 2024, kebetulan kan ada pemilihan kepala daerah dan satu di antara kepentingan dari pelaksanaan kepala daerah itu adalah komunikasi untuk mengirimkan data, mengirimkan hasil, dan seterusnya apakah ini juga pengaruh juga ini buat pelaksanaan pembangunan BTS 4G?

Model kita untuk pengiriman data di pemilu betul waktu pilkada dan pilpres pileg lalu juga kami sudah melakukan kerjasama untuk mobilisasi data tersebut dan bukan hanya pengiriman data tapi dengan adanya komunikasi yang clear kita bisa menghindari hoax.

Jadi kita bisa menginformasikan apakah ini suatu berita itu betul atau tidak betul dan itu sangat penting sehingga transparansi dari informasi juga menjadi salah satu perhatian dari Bakti. 

Bagaimanapun kita gak bisa menghindari fakta bahwa pembangunan BTS itu sempat bermasalah di masa lalu apakah ini mengganggu? Atau memang sudah bisa kita selesaikan semua sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu kemudian hanya menjadi kaca spion saja?

Kalau kaca spion pasti Pak, semua hal yang terjadi baik itu baik atau buruk itu menjadi kaca spion buat kami di Bakti. Tapi mungkin yang perlu dilakukan oleh kami saat ini adalah mengembalikan kredibilitas itu yang paling penting.

Dan Alhamdulillah dengan putusan-putusan yang sudah hampir selesai ya di tingkat PN bahkan ada yang sudah sampai kasasi itu juga semakin membuat kami melangkah lebih mudah karena kita sekarang lebih clear dan lebih governance nya juga kita lakukan perbaikan karena Pak Menteri waktu saya dulu dilantik menjadi Direktur Utama KPI pertama kami adalah perbaikan tata kelola.

Jadi malah bukan yang terkait dengan pencapaian-pencapaian target tapi harus paralel dengan tata kelola jadi itu yang di depan ya bahwa target teknis berikutnya itu penting juga tapi tata kelola.

Kalau boleh cerita sedikit cerita saja nggak usah dalam-dalam bagaimana cara Ibu mengembalikan kredibilitas dan memperbaiki governance di Bakti?

Mungkin yang saya akan memudahkan adalah ini kan kasus terang benderang sehingga apa yang misalnya bisa disampaikan di proses-proses penegakan hukum itu menjadi bagian dari evaluasi internal kami apa yang harus kami perbaiki tata kelola mana yang membuat pada saat itu terjadi deviasi terhadap proses nah itu yang kami lakukan di awal.

Dan di samping itu tentu saya berusaha betul memotivasi rekan-rekan di Bakti untuk kan kita kan kondisinya saat itu memang agak limbung tapi saya memotivasi mereka bahwa mereka harus kuat DNA kita adalah DNA pejuang sehingga jangan sampai yang terjadi kemarin itu membuat kita patah semangat dan akhirnya masyarakat yang menunggu layanan digital dari Bakti itu tertunda atau bahkan malah tidak terjadi.

Sebagai orang nomor satu di Bakti tentu Ibu keliling melihat pembangunan, dari perjalanan itu ada nggak yang bisa diceritakan yang menarik terkait dengan BTS 4G?

Rasanya kami sangat bersyukur karena diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk membangun di wilayah-wilayah yang komersil tidak tertarik untuk bangun.

Mungkin karena daya beli masyarakat yang rendah penduduknya sedikit kemudian yang tadi tantangan alam yang luar biasa apalagi kalau ditambah dengan ancaman keamanan.

Nah tapi saya melihat itu sebagai suatu peluang bagaimana kita mengkoneksikan Indonesia ini kami menyebutnya sebagai merajut Nusantara jadi kan kami lebih kepada wilayah-wilayah yang non-komersil.

Yang mungkin menarik ya Pak misalnya ketika kami berasumsi bahwa masyarakat tidak siap dengan gadget mereka tapi begitu kami ke daerah gadget mereka lebih duluan ada daripada signal, mereka gunakan untuk foto dan penerangan.
Jadi lampunya itu mereka pakai untuk gunakan, mereka jauh lebih siap secara gadget dibanding sinyal.

Tapi mereka sudah punya ya Bu? Jadi alatnya ada, sinyalnya tidak ada?

Mereka gunakan untuk yang lain jadi hanya transisi saja ketika sinyal datang mereka langsung gunakan.

Ketika Ibu berkunjung ke berbagai daerah bertemu lah dengan penduduk setempat bisa ceritakan reaksi penduduk setempat ketika dibangunkan tower? Tentukan ada yang suka dan ada yang tidak suka?

Lebih kepada mereka nadanya kurang percaya bahwa di daerah yang secara komersil kan memang gak masuk gitu tiba-tiba ada BTS yang mereka bisa pergunakan meskipun penduduknya gak banyak.

Memang anyak ketidakpercayaan itu di awal, tidak yakin pemerintah mau datang  bangun yang selama ini tidak pernah diperhatikan misalnya seperti itu.

Tapi kami sampaikan bahwa betul kita lakukan itu walaupun mungkin memang ada beberapa ekspektasi mereka yang tidak bisa semuanya kami penuh. Misalnya mereka mengharapkan saat ini teknologi yang digunakan itu tetap ada 2G voice dengan message.

Namun kemudian yang dibangun oleh bakti ya 4G tapi kenapa kita memperkuat 4G karena 4G ini adalah salah satu pondasi pokoknya pondasi ekonomi digital itu kan internet.

Dengan 4G itu lebih mumpuni dibandingkan tentu dengan 2G atau 3G itu yang kami sosialisasi kan kepada mereka karena kalau tidak mereka kan salah beli handphone.

Gadget yang dibeku buat 2G tapi yang dibangun oleh Bakti 4G itu mungkin ada kekecewaan sebentar tapi setelah itu mereka akan gunakan.

Kalau boleh saya tahu untuk maintenancenya itu bagaimana bisa cerita sedikit kan kita bangun perlu perawatab kan supaya manfaat dari itu panjang?

Jadi maintenance untuk 4G itu kami semua service kan ke mitra termasuk pembangunan yang membangun seluruh wilayah termasuk misalnya ada yang terkait dengan tower ada yang terkait dengan power ada yang terkait dengan seluruhnya.

Kami tidak bekerja sendiri pasti dari operator seluruhnya jadi semua itu dikerjakan oleh mitra.

Bakti lebih kepada manajemen kinerja. Termasuk maintenance diserahkan kepada mitra ya?

Iya tapi kami hanya mengukur kinerja mereka sehingga masyarakat misalnya kalau mereka SLA nya turun masyarakat tidak dirugikan. (Tribun Network/Reynas Abdila)