Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pemerintah diminta mengkaji kembali kebijakan pemberian bebas visa untuk sejumlah negara demi mendorong pertumbuhan pariwisata dalam negeri. 

Hal itu dikarenakan tujuan pemerintah mendatangkan wisatawan dikaitkan dengan risiko keamanan belum dianalisa dengan baik.

"Tadi (rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR) meminya evaluasi dan kaji ulang kebijakan tersebut (bebas visa)," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Menurut Mahfudz, Komisi I dan Komisi III DPR telah membahas kebijakan pemberian bebas visa. Ternyata, pihak pemerintah belum ada kesepakatan terkait kebijakan tersebut

"Kalau benar bahwa kemenkumham akan kehilangan PNBP senilai Rp1 triliun, apakah itu sebanding dengan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan," ujar Politikus PKS itu.

Dalam rapat gabungan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelaskan kebijakan bebas visa telah melalui proses panjang dari latar belakang ekonomi dengan azaz resiprokal atau manfaat.

"Sebelum pemberian bebas visa 2014 dengan 2015 terjadi peningkatan 20 persen," kata Luhut.

Pemerintah, katanya, menginginkan adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara namun tetap memperhatikan sisi keamanan karena kemungkinan masuknya teroris dari Irak dan Afghanistan.

Luhut mengatakan ada beberapa negara yang tidak diberi bebas visa karena dari laporan intelijen berpotensi akan membawa masuk teroris dan narkoba ke dalam negeri.

"Kami sangat mewaspadai masalah keamanan, apa yang sudah terjadi sebelum dan sesudah diberlakukan bebas visa," imbuhnya.