Oleh DR Ichsanuddin Noorsy
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Medio Maret 2013, sejurus Agus D Martowardoyo diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Seorang konglomerat yang sangat dekat dengan istana membisikkan kepada saya bahwa Presiden SBY menyiapkan Chatib Basri sebagai Menkeu. Saya tidak menyahuti informasi itu di saat diskusi tentang defisit APBN dan neraca perdagangan sedang berlangsung serius.

Selain itu, saya sendiri memahami alasan Presiden SBY memilih sosok generasi baru kaum Mafia Berkeley. Lebih kurang ada tujuh alasan kenapa Chatib Basri terpilih menjadi Menkeu.

Pertama, sejak Pemerintahan Megawati, Chatib Basri menunjukkan keberpihakannya pada liberalisasi sektor keuangan. Saat debat dengan saya di suatu tv swasta tentang divestasi PT Indosat, dengan tegas Chatib Basri yang akrab dipanggil Dede, menyatakan, “kantongi nasionalisme-mu.” Sikap dia saya kutip lagi saat saya berdebat dengan yang bersangkutan bersama Emil Salim, dan Amien Rais di Sugeng Sarjadi Forum dan ditayangkan di Q tv.

Setelah UU No. 20/2002 tentang Ketenaga listtrikan dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004, kredibilitas pemerintah RI merasa terganggu di mata investor asing dan negara-negara OECD. Pemerintah juga cemas karena UU No. 22/2001 tentang Migas juga sedang dimohonkan pembatalannya di MK.

Ketua MK Jilmy Asshidiqie di rumah jabatannya jalan Widya Chandra di hadapan sejumlah rekan-rekannya yang sedang bertamu menyatakan bahwa Rizal Malarangeng, Moh Iksan dan Chatib Basri sudah melobi dirinya. Tujuannya agar UU Migas tidak bernasib seperti UU Ketenaga listrikan. Maka alasan ke dua adalah, Chatib Basri lagi-lagi menunjukkan sikap keberpihakannya kepada liberalisasi perekonomian.

Alasan ketiga adalah bagaimana Chatib Basri menyetujui argumen Bank Dunia bahwa subsidi BBM adalah sasaran, tanpa lebih dulu memasalahkan status komoditas sektor enerji dan pengertian subsidi pada hajat hidup orang banyak.

Keempat mengenai UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Pada November 2007 MK sedang menyidangkan gugatan pembatalan UU Penanaman Modal. Dari pihak penggugat tampil tiga saksi ahli, Revrisond Baswir, Hendri Saparini dan Ichsanuddin Noorsy. Dari pihak Pemerintah tampil tiga saksi ahli, Faisal Basri, Umar Juoro, dan Chatib Basri. Chatib dan Faisal mengungkapkan argumen bahwa perbaikan UU Penanaman Modal dibutuhkan karena ditujukan untuk membuka lapangan kerja.

Dengan menggunakan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saya membuktikan sebaliknya. Yakni pada 2005-2007 UMKM menyerap lapangan kerja sebesar 97,1 – 97,2 persen dengan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi mencapai 54-56 persen. “Batalkan sumber data dan isi data ini. Maka saya akan ikut argumen anda,” ujar saya kepada saksi ahli dari Pemerintah.

Kelima, pada Januari 2010 saat saya, Hendri Saparini dan Chatib Basri diminta sebagai nara sumber pada Pansus Bank Century. Chatib dengan tegas membela kebijakan yang terindikasi memenuhi unsur pidana sementara saya dengan menuding-nuding kepada sendiri menyebutkan, kebijakan talangan Bank Century Rp6,762 T adalah bukti lemahnya pengawasan perbankan serta kebijakan yang melanggar asas kehati-kehatian dan kepatuhan perbankan sehingga memenuhi unsur pidana.

Keenam, beberapa saat setelah ditetapkan sebagai Menkeu, Voice of America mewawancarai saya. Saya bilang, jika mencontoh Obama  memilih Timothy Geithner atau Jack Lew sebagai Menteri Keuangan, maka sikap SBY bertentangan dengan Obama dalam melindungi kepentingan negaranya pada “peperangan” ekonomi dengan RRC dan musuh-musuh potensial lainnya. SBY jelas telah membuktikan sikap dirinya. Pembuktikan ini bertentangan dengan pernyataannya 12 Juli 2007 bahwa SBY tidak menganut neoliberal. Pernyataan ini diulanginya saat kampanye 2009 dengan menyebut bahwa dirinya memilih jalan tengah.

Ketujuh, Dede dikenal hangat dengan PT Astra Internasional, PT Indika Energy, bahkan dengan kelompok Bakrie. Maka selain sejumlah alokasi anggaran belanja akan mulus dalam rangka Pemilu 2014, divestasi 7 persen New Mount, proyek Jembatan Selat Sunda, dan redenominasi pun akan lancar. Soal anggaran berbasis konstitusi, emang gue pikirin.